Ratusan Pengacara Bertoga Kawal Pendaftaran Anies-Muhaimin ke KPU
Sejauh ini, sebanyak 5.000 advokat sudah tergabung dalam THN ABW, yang terbentuk di 150 kabupaten/kota pada 30 provinsi.
Prosesi pendaftaran AMIN dimulai sejak subuh.
Ratusan Pengacara Bertoga Kawal Pendaftaran Anies-Muhaimin ke KPU
Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dipastikan menjadi kontestan pertama yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena dilakukan pada pagi hari pertama pendaftaraan, Kamis (19/10). Prosesi pendaftarannya bahkan dimulai sejak subuh.
Sebelum bertolak ke Kantor KPU RI, Anies dan Cak Imin akan sungkem ke orang tua masing-masing. Kemudian, menyambangi sekretariat partai politik pengusung, dimulai dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai NasDem.
Menariknya, selain dikawal para pendukung, prosesi pendaftaran pasangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini juga didampingi lebih dari ratusan pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum Nasional Anies Baswedan (THN ABW). Mereka bahkan mengenakan toga, pakaian yang digunakan saat beracara di pengadilan.
Ketua THN ABW, Ari Yusuf Amir, mengatakan, pihaknya siap membangun sinergi dengan para penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pemilihan presiden (pilpres) yang jujur dan adil.
Utamanya mengawal kepentingan hukum pasangan Amin.
"THN ABW akan bekerja secara profesional demi tegaknya muruwah pemilu dan demokrasi di Indonesia dalam melahirkan presiden dan wakil presiden pilihan rakyat yang legitimate," katanya di sela-sela pendaftaran Anies-Muhaimin di KPU.
Ari menambahkan, kehadiran THN ABW dalam prosesi pendaftaran ke KPU sebagai bentuk ajak kepada seluruh elemen bangsa agar bersama-sama turut mengawal gelaran pesta demokrasi secara bermartabat.
Sejauh ini, sebanyak 5.000 advokat sudah tergabung dalam THN ABW, yang terbentuk di 150 kabupaten/kota pada 30 provinsi.
"Kami hadir untuk memastikan seluruh tahapan dilakukan dengan prosedur hukum yang benar dan tidak akan mentolerir kecurangan sekecil apa pun. Sebab, yang dipertaruhkan dalam pemilu adalah kepentingan bangsa dan negara selama lima tahun ke depan," tuturnya.
Ari juga mengajak semua pihak merawat komitmen kebangsaan dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan: negara hukum yang tidak berorientasi pada kepentingan kekuasaan, tetapi pemenuhan kepentingan rakyat.
"Sebagaimana yang selalu dipedomani oleh ABW dalam kepemimpinannya dan dalam cermin kesehariannya," tandasnya.
