Relawan Akui Ada yang Mendukung Jokowi Tiga Periode

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Dewan Pengarah Musra Relawan Jokowi, Andi Gani Nena Wea mengakui ada sejumlah relawan yang memang menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Ia anggap sikap relawan yang menginginkan Jokowi tiga periode sebagai bunga demokrasi.

"Tentu ada berbagai dinamika, di relawan sendiri termasuk saya bahwa ada bagian yang memang tetap kita taat konstitusi dua periode. Tapi kita harus hargai ada sisi lain di relawan mendukung pak Jokowi untuk tiga periode," ujar Andi di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan dalam acara Nusantara Bersatu. Jokowi sempat diteriakin dukungan tiga periode.

Orang lain juga bertanya?

Andi mengakui sebagian besar relawan ada yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia mengklaim independensi relawan tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

"Saya pastikan independensi relawan sendiri, tidak ada dorongan apapun," katanya.

Pendiri Relawan Buruh Sahabat Jokowi ini tidak menutup mata ada gerakan dorongan tiga periode dari relawan. Ia membiarkan gerakan itu berjalan.

"Relawan itu ada yang dua periode saja, tetapi tidak menutup mata, ada yang minta tiga periode, tapi kami berpedoman bahwa dua periode sudah cukup karena luar biasa, kalau ada yang tiga periode ya hak mereka," ujar Andi.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengendus isu Jokowi tiga periode hidup kembali. Terlihat ketika Presiden Joko Widodo berkumpul dengan relawan di acara Nusantara Bersatu, Sabtu (26/11).

"Tetap khawatir 3 periode karena gerakan relawan bukannya berhenti malah jalan terus, berbahaya," ujar Mardani di DPR, Selasa (29/11).

Isu perpanjangan masa jabatan presiden belum tertutup. Mardani khawatir bisa masuk melalui konvensi kenegaraan untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara.

"Isu tiga periode tidak tertutup, tetap kita khawatir apalagi ada pintunya tuh, konvensi kenegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kalau amandemen ada dengan kondisi sekarang yang agak tidak imbang berbahaya," ujar Mardani.

(mdk/ray)