Rencana Prabowo Tambah Kursi Kabinet Dikritik, Dianggap Tidak Berpengaruh

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, bahwa tidak ada kaitannya menambah jumlah kementerian dengan meningkatkan produktivitas kinerja pemerintah.

Hal ini menanggapi kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.

Lucius menyebut, wacana tersebut semata hanya ditujukan untuk berbagi jatah kekuasaan agar program-program pemerintah nantinya bisa mulus di parlemen.

"Dan kalau semuanya sudah mendapatkan jatah kekuasaan mudah, kemudian memastikan dukungan yang solid di parlemen untuk berbagai kebijakan yang dimiliki presiden dan wakil presiden terpilih mendatang," ucapnya.

Lucius menambahkan, setiap presiden dan wakil presiden terpilih selalu punya kepentingan untuk memastikan koalisi pendukung di parlemen itu mayoritas atau dominan.

Menurutnya, hal itu seperti dilakukan oleh Presiden Jokowi di periode 2019-2024 yang mengajak rivalnya Prabowo Subianto bergabung di koalisi.

"Itu juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo, apalagi belum apa-apa Pak Prabowo sudah mengatakan rekonsiliasi dan lain sebagainya, saya kira rekonsiliasi mungkin hanya bahasa politis dari keinginan presiden terpilih untuk memastikan mereka tidak mendapatkan hambatan parlemen saat mereka mengajukan program-program unggulannya di lima tahun mendatang," pungkasnya.