Sandiaga Didesak Mundur Usai PPP Gagal ke Parlemen: Jangan Berkonflik, 5 Tahun Itu Tak Lama

Sandiaga mengaku prihatin dan menyampaikan rasa simpati mendalam terhadap siapa pun pihak di PPP yang sudah berjuang.

Sandiaga mengaku prihatin dan menyampaikan rasa simpati mendalam terhadap siapa pun pihak di PPP yang sudah berjuang.

Sandiaga Didesak Mundur Usai PPP Gagal ke Parlemen: Jangan Berkonflik, 5 Tahun Itu Tak Lama

Politisi PPP Sandiaga Uno menanggapi desakan mundur dari kader lantaran partainya tidak lolos parlemen. Sandiaga mengaku prihatin dan menyampaikan rasa simpati mendalam terhadap siapa pun pihak di PPP yang sudah berjuang.

Namun, Sandiaga meminta keprihatinan itu tidak lantas menjadi hal yang memecah belah partai.

"Nah ini perlu kita perbaiki ke depan perlu kita konsolidasi, tapi kuncinya jangan sampe terpecah," kata Sandi di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (16/6).

"Jangan sampai kita memicu konflik yang berkelanjutan. Justru kita saatnya bersatu," sambungnya.

Sandiaga menyebut, kontestasi demokrasi lima tahunan pada 2029 nanti adalah waktu yang tidak panjang. Maka, PPP mesti kembali mempersiapkan diri.

"Kontestasi demokrasi tidak lama lagi mungkin 2029 itu, keliatan 5 tahun tapi sebetulnya dekat sekali. Jadi sudah saatnya kita juga berkonsolidasi menyatukan pendapat dan tidak berkonflik," jelasnya.

Menparekraf ini juga sudah menyampaikan permintaan maaf karena partainya tidak lolos ke DPR RI. Sandiaga menyebut, sudah ada evaluasi dari partainya.

"Saya juga sudah menyampaikan maaf saya dan kebetulan juga sudah tidak diberi tugas lagi di Bappilu dan sudah dievaluasi," kata Sandiaga.

Sandiaga tidak sepakat jika hanya pimpinan saja yang harus dievaluasi atas tidak lolosnya partai kabah. Menurutnya, semua pihak di PPP harus dievaluasi dan tidak hanya pimpinan.

"Saya sudah memberikan kontribusi, tapi memang kontribusinya belum maksimal, saya mohon maaf," pungkasnya.

Diberitakan, Politikus Senior PPP Zainut Tauhid Sa'adi prihatin terhadap perolehan suara partai dalam pemilihan umum 2024, yang tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen.

"Sehubungan dengan tidak lolosnya PPP pada ambang batas Pemilu tahun 2024, sebagai orang yang pernah dibesarkan di PPP saya merasa sangat prihatin melihat nasib PPP yang tidak lolos PT dalam Pemilu 2024," kata Zainut dalam keterangan resmi, Sabtu (15/6).

Zainut menilai, kegagalan partai berlambang Ka'bah melenggang di Senayan, menjadi musibah besar bagi kader dan simpatisan PPP.

"Menurut saya hal ini merupakan musibah besar bagi seluruh kader dan simpatisan PPP yang selama ini setia dan istikamah (konsisten), memberikan kepercayaan kepada PPP sebagai wadah perjuangan dan penyalur aspirasi politiknya," ujar dia.

Dia menilai keterpurukan suara PPP adalah sebuah harga yang harus dibayar oleh para pimpinan. Sebab, elite PPP tidak memiliki kepekaan terhadap perasaan publik.

"Hal itu tercermin dari ketidakmampuannya mengelola konflik internal partai dengan baik, bahkan sebagian dari elitenya memiliki kegemaran mempertontonkan konflik secara terbuka di depan publik," tutur dia.

"Wajar jika publik memberikan hukuman dengan tidak memilih PPP di Pemilu 2024, karena muak melihat partai yang mengusung jargon agama tetapi hobinya sering berkonflik," sambungnya.

Zainut mengimbau kepada pimpinan, elite dan kader PPP di semua tingkatan untuk melakukan beberapa hal.

Di antaranya tidak saling menyalahkan dan mencari biang kerok dari keterpurukan PPP, apalagi melakukan tindakan destruktif yang justru dapat merusak citra PPP.

"Segera melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat tali silaturahmi, membangun persaudaraan untuk membangkitkan moral kader dan simpatisan PPP di tingkat grassroots," tegas Zainut.

Kemudian, melakukan refleksi secara mendalam atas musibah ini agar dapat mencari solusi yang tepat untuk membangun kembali PPP di masa yang akan datang.

"Elite politiknya jangan memberikan pernyataan kontroversial, yang dapat mengundang polemik yang tidak produktif," ucapnya.

Lebih lanjut, dia meminta kepada pimpinan dan elite PPP agar segera meminta maaf secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggung jawaban moral atas tidak lolosnya PPP pada ambang batas Pemilu tahun 2024.

"Akan lebih bijak jika permohonan maaf itu disertai dengan pernyataan pengunduran diri elite tertinggi partai dari jabatannya secara ikhlas dan legowo," imbuhnya.