Soal Pilpres, Tjahjo Kumolo minta menteri wajib 'TNI'
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri fokus bekerja. Urusan kampanye menjadi urusan para relawannya, Projo. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh menteri termasuk dirinya harus menuruti instruksi dari presiden tersebut.
"Menteri harus 'TNI' (Taat Nurut Instruksi)," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9).
Tjahjo Kumolo merupakan menteri yang sering berbicara soal pilpres tahun 2019. Dia mengaku bicara soal pilpres hanya karena menjabat sebagai Mendagri yang memiliki lingkup kerja berkaitan dengan urusan politik. Dia membantah ada agenda lain.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Kapan TKN Prabowo-Gibran menyampaikan instruksi tersebut? Hal itu disampaikan Wakil Komandan Tim Penggalangan TKN Prabowo-Gibran, Sangap Surbakti.
-
Kapan Trenggono menjabat sebagai Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin? Pada Pemilihan Presiden 2019, Trenggono menjabat sebagai Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
-
Mengapa Jokowi meminta TNI-Polri belajar teknologi? Maka dari itu, Jokowi menilai penguasaan teknologi semakin dibutuhkan. Sehingga, TNI-Polri mesti adaptif mempelajari ilmu pengetahuan teknologi.
"Saya nyinggung pilpres kan ditanya apalagi Depdagri yah urusannya politik, urusan ormas, pilkada segala macam tapi itu bagian dari tugas itu saja, yang penting saya ikut arahan presiden dan wapres untuk kerja," ujarnya.
Menurut bekas Sekjen PDI Perjuangan ini permintaan dari Jokowi tersebut tak tertuang dalam aturan resmi. Sebab, seluruh menteri sejatinya memang harus fokus kerja tanpa perlu ikut-ikutan memikirkan persoalan politik seperti Pilpres tahun 2019.
"Enggak ada aturan menteri itu harus tegak lurus dengan apa yang diperintahkan presiden. Yaudah kita fokus ke sana, kalau saya sebagai Mendagri tidak punya agenda lain, agendanya yah hanya sebagai menteri," tukasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah memerintahkan para menteri Kabinet Kerja untuk tetap fokus bekerja tanpa terlibat dalam kampanye politik di Pilpres 2019. Dia menyebut urusan kampanye menjadi tugas dari organisasi relawan Pro Jokowi (PROJO).
Pernyataan itu disampaikan saat memberikan arahan kepada ribuan pengurus PROJO dalam Rakernas ke-III di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9).
"Tapi saya selalu menyampaikan ke menteri semuanya fokus saja kepada pekerjaan. Kerja sudah. Ya karena memang Pemerintah itu bekerja untuk rakyat bukan untuk siapa-siapa," kata Jokowi di lokasi.
"Jangan-jangan belum belum sudah mau kampanye. Enggak usah kampanye-kampanye. Yang kampanye itu bagiannya Projo. Bener enggak?," sambungnya.
Tak hanya bagi menteri, Jokowi juga mengaku bakal fokus kerja di tahun politik. Sebab, menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang belum rampung, terutama dalam pembangunan infrastruktur.
"Saya tak ngurusi kerja saja. Karena masih banyak hal yang belum kita selesaikan, terutama fokus kita kepada pembangunan infrastruktur," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi sempat memuji militansi dari relawan-relawan PROJO untuk membantu menyukseskan pemerintahannya.
"Senang sekali saya malam ini bisa bertemu kembali dengan seluruh ketua, jajaran pengurus dan tentu saja seluruh relawan dari Sabang sampai Merauke yang biasanya kalau saya pas ke daerah yang militan itu biasanya yang keliatan. Dan yang di daerah yang keliatan PROJO," imbuhnya.
Militansi relawan PROJO, kata Jokowi, terlihat karena mereka tidak lari ketika ada masalah. Kondisi itu terlihat saat dirinya berkunjung ke daerah-daerah.
"Bukan jumlahnya tapi militansinya itu yang penting menurut saya. Jadi kalau ada apa-apa yang militan enggak lari. Tapi kalau yang militan kalau ada apa apa justru mendekat berani berhadapan dengan siapapun. Yang saya lihat seperti itu," pungkasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca Selengkapnya""Sudah tugasnya TNI, membantu Polri dalam pengamanan dan keterlibatan masyarakat," kata Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaAgus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melantik Letjen Maruli Simanjutak menjadi Kasad di Istana Negara
Baca SelengkapnyaJokowi meminta Agus berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Papua.
Baca SelengkapnyaUsai acara, Presiden Jokowi kepada awak media menyampaikan pesannya kepada TNI.
Baca SelengkapnyaAgus dalam penjelasannya di DPR, menegaskan setiap prajurit harus mahir menembak.
Baca SelengkapnyaAria tegas mengatakan TNI tidak boleh ikut berpihak ke salah satu capres dengan alasan apapun
Baca SelengkapnyaCalon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berjanji seluruh prajurit TNI tidak akan bertindak arogansi.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI mengingatkan kepada prajurit ketika berswafoto bersama calon peserta Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPanja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.
Baca Selengkapnya