Soal Sengketa Natuna, Presiden PKS Minta Jokowi Tertibkan Anak Buah
Merdeka.com - Presiden PKS Sohibul Iman meminta Presiden Joko Widodo menertibkan para pembantunya yang silang pendapat terkait isu Natuna. Sohibul menyoroti sikap tak tegas Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pertahanan dengan sikap Menlu Retno Marsudi yang tegas menolak klaim Cina atas laut Natuna.
"Kita melihat dalam pemerintahan ini sendiri, tidak ada kata yang satu, karena itu kita minta Pak Jokowi benar-benar menyatukan pendapat di kalangan para pejabatnya," ujarnya di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/12).
Sohibul menilai, silang pendapat antar menteri ini bikin Cina makin senang. Karenanya, dia menyarankan Jokowi bersikap tegas.
-
Kenapa Jokowi membahas Laut China Selatan? Jokowi mengatakan dirinya akan membahas upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
"Jangan dibiarkan pendapat ini beragam begitu saja. Karena itu akan melemahkan kita, dari sisi pihak luar mereka akan sangat enjoy melihat di antara pejabat sendiri berbeda pendapat," ucapnya.
Sohibul mendukung pernyataan tegas Menlu Retno yang menolak klaim Cina atas Natuna. Dia menyayangkan pernyataan Menko Kemaritiman Luhut yang meminta masalah ini tidak dibesarkan karena Cina negara sahabat.
"Yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu sebetulnya. Yang ini harusnya lebih tegas, kok terbalik, Menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi," ucapnya.
Sohibul menilai pemerintah kesampingkan masalah investasi Cina. Sebab, persoalan Natuna menurutnya, merupakan persoalan kedaulatan.
"Bisa lebih tegas lagi karena ini menyangkut kedaulatan, kedua janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi. Itu dua hal yang sangat jauh sekali. Investasi kita butuhkan, tapi kalau itu kemudian mengorbankan kedaulatan, buat apa investasi," ucapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan Luhut di depan Jokowi saat acara peresmian bahan Anoda Bateri Litium di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8)
Baca SelengkapnyaLuhut mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaLuhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta Agus berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Papua.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada protes dari investor ibu kota nusantara (IKN) kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMaruli meminta bila benar ada anggota TNI yang mengintervensi dalam Pemilu agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya
Baca SelengkapnyaPDIP menyindir satu-satunya Presiden dalam sejarah Indonesia yang anak hingga menantunya terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaDia pun menuding peranan TNI/Polri hingga aparatur sipil negara.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak mau mengartikan lebih jauh arah perkataan Luhut.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca Selengkapnya