Timnas AMIN Sesalkan Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ingatkan Etika Pemimpin
Timnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Timnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Timnas AMIN Sesalkan Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ingatkan Etika Pemimpin
Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak calon presiden asal tak menggunakan fasilitas negara.
Menurut Sudirman, sebagai pejabat publik presiden sulit untuk lepas dari fasilitas negara. Sebab, menurut Sudirman, keseharian presiden saja diurus negara.
"Presiden itu sekali bergerak, ratusan orang (ikut) karena ada paspampres, kendaraan, fasilitas penginapan. Jadi dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan, itu aspek teknis," kata Sudirman di Rumah Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).
Sudirman mengaku prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Menurut dia, presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan sepatutnya menjalankan kepemimpinan yang menjunjung etika.
"Jokowi selaku negara dan kepala negara, serta siapapun sebagai anak bangsa, seharusnya senantiasa sadar bahwa Republik Indonesia lahir berkat pengorbanan darah dan nyawa para pejuang," ujar Sudirman.
Sudirman mengatakan, etika kepemimpinan presiden harus berlandaskan amanat dan nilai luhur kemerdekaan.
Hal ini tercermin dalam setiap pemikiran, pertimbangan, dan keputusan atas kebijakan yang diambilnya.
Sudirman menekankan jangan sampai presiden bertindak demi kepentingan sepihak, apalagi untuk kepentingan keluarga semata.
"Presiden adalah kepala keluarga bagi bangsa Indonesia, harus berpihak dan berdiri bagi seluruh lapisan rakyat," kata Sudirman.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.
"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1).
Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," wanti dia.
