Sudirman Said Ungkap Sederet Operasi Penjegalan Anies Baswedan, Sekarang Masih Jalan

Merdeka.com - Anggota tim delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said mengungkapkan, operasi menjegal Anies Baswedan maju Pilpres 2024 nyata. Bahkan, operasi tersebut masih berlangsung sampai sekarang.

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat Anies tidak bisa maju," kata Sudirman di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Berita Anies Baswedan lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com

Dia blak-blakan soal bentuk operasi yang menyasar Anies dan koalisi Perubahan. Anies misalnya, ditekan dengan dugaan korupsi Formula E di KPK. Meskipun, sampai saat ini belum terbukti keterlibatan Anies dalam korupsi tersebut.

"19 kali gelar perkara itu, tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," kata dia.

Sementara operasi terhadap partai koalisi Perubahan pun dilakukan dalam berbagai bentuk. Partai Demokrat ikut dikerjain dengan gugatan peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko. Gugatan ini terkait dengan pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko yang berkali-kali digagalkan hukum.

Selanjutnya NasDem yang ditarget dengan kasus dugaan korupsi proyek BTS. Buktinya, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate ditetapkan tersangka kasus yang merugikan negara sebesar Rp8 triliun.

Lain lagi dengan PKS. PKS digoda oleh banyak pejabat negara untuk keluar dari koalisi dengan iming-iming tertentu. Di antaranya logistik politik sampai jabatan di pemerintahan tersebut.

"Jadi memang Pak Anies nya maupun Partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa," tegas Sudirman.

Akan tetapi, kata Sudirman, koalisi Perubahan menganggap operasi tersebut wajar sebagai sebuah risiko dalam kompetisi. Namun, Mantan Menteri ESDM itu tidak terima apabila kekuatan itu benar dipakai untuk menggagalkan Anies.

"Jadi yang di luar saja merasakan itu, apalagi kami yg di dalam. Ini memang sesuatu yang nyata," tutur Sudirman.

Pihaknya tidak terima bila instrumen negara digunakan untuk menekan-nekan Anies dan koalisi Perubahan.

"Nah kalau kemudian instrumen negara, alat penegakan hukum rupanya digunakan untuk menekan-nekan. Supaya ada pihak tertentu yang boleh lanjut ada pihak tertentu yang tidak boleh. Itu sesuatu yang tidak adil," katanya.

Koalisi Perubahan berkali-kali menyatakan ada upaya menjegal bakal calon presiden mereka Anies Baswedan untuk maju di 2024. Anies Baswedan pun merasa demikian, pencalonannya sebagai presiden di Pemilu 2024 banyak yang merintangi.

Menko Polhukam, Mahfud MD, memastikan pemerintah tak akan menjegal siapapun yang ingin meramaikan Pilpres 2024 nanti. Termasuk pada Anies.

"Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia (Anies), kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri," kata Mahfud saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Kamis (1/6).

Mahfud menilai yang dilakukan pemerintah saat ini fokus agar pemilu nanti berjalan jujur dan adil. Sebab semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata untuk maju dan dipilih.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com