Tim Prabowo: Rencana Awal Anggaran Makan Bergizi Gratis Minimal Rp100 Triliun
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengungkapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis awalnya direncanakan minimal Rp100 triliun.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengungkapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis awalnya direncanakan minimal Rp100 triliun. Namun, anggaran program andalan Prabowo-Gibran itu disepakati hanya Rp71 triliun di tahun 2025 karena keterbatasan anggaran.
"Rencana awal dulu adalah minimal Rp100 triliun. Tapi karena keterbatasan anggaran, dalam APBN 2025 untuk sementara baru Rp71 triliun," kata Drajad dihubungi merdeka.com, Kamis (10/10).
Untuk itu, kata Drajad, anggaran program Makan Bergizi Gratis bakal disesuaikan kembali di awal tahun 2025 agar sesuai rencana. Akan tetapi, Drajad memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran akan melihat kondisi keuangan negara untuk menyesuaikan anggaran program itu.
Bila pendapatan negara meningkat, ada kemungkinan anggaran MBG juga naik. Namun, rincian anggaran yang digunakan untuk Program MBG sampai saat ini tetap mengacu pada keputusan Badan Gizi Nasional.
"Nanti kita lihat bagaimana perkembangan pendapatan negara pada kuartal pertama 2025," ujar dia.
Makan Bergizi Gratis Habiskan Rp800 M Per Hari
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut Program MBG akan membelanjakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari, yang artinya ada kemungkinan anggaran yang dibutuhkan melampaui Rp71 triliun.
Anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang diharapkan juga memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.
Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional juga akan melibatkan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian lokal.
Program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program MBG dengan jangkauan daerah yang lebih luas.
Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil.
