Rangkuman Berita Hari Ini

Si jago merah kembali mengamuk di kawasan padat penduduk, Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 04.00 WIB, belum diketahui apa penyebab kebakaran itu.

Petugas Pemadam Kebakaran, Darman, mengatakan untuk menjinakan kebakaran tersebut, setidaknya petugas menerjunkan sekitar 22 unit mobil ke lokasi.

"Api masih nyala, lokasinya di dekat Wihara Pos Angke. Saat ini sudah ada 22 unit yang meluncur, ada bantuan unit dari Sudin Damkar Jakarta Pusat juga," kata Darman saat dihubungi merdeka.com, Jumat (19/12).

Rafli salah satu petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat mengatakan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 06.00 pagi. Saat ini petugas di lapangan sedang melakukan pendinginan.

"Sudah padam, saat pendinginan ditemukan korban meninggal yaitu ibu dan anak atas nama ibu Yati (45) Teguh (5)," kata Rafli kepada merdeka.com, Jumat (19/12).

Rafli mengatakan, korban diperkirakan terjebak di dalam rumah saat api mulai membesar. Sementara di dalam rumah menurutnya hanya ada ibu Yati dan Teguh.

Sementara itu, sesuai SK Mendagri Tjahjo Kumolo dengan Nomor 131.32.4652 tahun 2014 tanggal 25 November 2014, memutuskan pemberhentian dengan hormat terpidana korupsi Rahmat Yasin (RY). Mantan Bupati Bogor itu divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Bandung, dengan hukuman 5,6 tahun penjara.

Namun, keputusan Mendagri itu langsung dikecam sejumlah pihak salah satunya dari seorang pengamat politik anggaran, Uchok Skydafi.

Kenyataan itu menurut Uchok sangat ironis dan menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di bawah rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Jokowi-JK ini semakin buruk. Baru kali ini pemerintah memberhentikan secara hormat mantan pejabat yang telah terbukti korupsi. Ada apa dengan Mendagri yang memberhentikan Rahmat Yasin dengan hormat?" katanya di Jakarta, Kamis (18/12).

Uchok menilai SK Mendagri itu tidak mengindahkan dasar hukum yang berlaku. Bahkan dirinya mencurigai ada praktik persekongkolan dalam proses penerbitan SK Mendagri tersebut.

Dari Banjarnegara dilaporkan, Proses evakuasi dan pencarian jasad korban tanah longsor Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah akan berakhir pada Jumat (19/12). Namun, penetapan tanggap darurat masih diberlakukan hingga setengah bulan.

"Kalau tanggap darurat diberlakukan sejak 4 Desember hingga 21 Desember 2014. Nantinya tanggap darurat juga bisa diperpanjang hingga setengah bulan ke depan," kata Bupati Banjarnegara, Sutedjo Slamet Utomo, Jumat (19/12) dini hari usai rapat koordinasi dengan muspika dan perwakilan BNPB, BPBD Jawa Tengah serta komandan korem 071/Wijayakusuma.

Menurut Sutedjo, proses tanggap darurat mencakup pengungsian, hunian sementara, biaya hidup hingga infrastruktur.

"Saat ini, relawan tim evakuasi sudah mengalami kelelahan dalam proses pencarian jasad korban longsor. Sehingga perlu ada pengurangan jumlah relawan sesuai kebutuhan yang ada," ujarnya.

Media sosial diramaikan dengan foto selebaran yang mengatakan pegawai BUMN tak boleh mengenakan jilbab syari. Sejumlah media ikut manambah riuh suasana dan memberitakan jika selebaran tersebut dibuat oleh Kementerian BUMN.

Foto selebaran yang menghebohkan tersebut diunggah oleh akun @estiningsihdwi. Dwi Estiningsih, pemilik akun tersebut mengatakan, kriteria yang tercantum tersebut adalah seleksi bagi seorang frontliner.

Dia menjelaskan, jika foto yang diunggahnya tersebut asli dan bukan rekayasa. Persyaratan tersebut merupakan catatan untuk penilai dalam perekrutan. Esti menegaskan tak mau ada diskriminasi dalam mengenakan jilbab.

Namun dia menegaskan sama sekali tak pernah menyebut nama Menteri Rini Soemarno dalam twit itu. Esti juga tak tahu kenapa media Non Stop mengaitkan fotonya dengan menteri Rini Soemarno.

Esti menegaskan tak punya hubungan apa-apa dengan koran itu. Dia malah bingung kenapa akhirnya disebut menteri BUMN.

Lalu siapa Esti yang kini ramai diperbincangkan?

Dari situs pribadinya, Dwi Estiningsih adalah seorang dosen di Yogyakarta. Dia alumnus Magister Psikologi di UGM.

Esti aktif di berbagai lembaga pendidikan dan kemasyarakatan. Dia menjadi konsultan ahli untuk beberapa sekolah.

Wanita ini juga menjadi Ketua Bidang Perempuan DPC Partai Keadilan Sejahtera, Ngampilan. Dia juga merangkap Ketua Biro Kebijakan Publik DPD Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta sejak tahun 2010.

Dari Malang, sekitar 30 massa anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang menggelar aksi long march dari Stadion Gajayana menuju Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (19/12/2014). Mereka menyebut aksinya memperingati hari perampasan hak bangsa Papua oleh Indonesia lewat Tri Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961 oleh Soekarno.

Dalam orasinya mereka menuntut Presiden Jokowi agar memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Selain itu juga meminta presiden agar menarik anggota TNI dan Polri dari Papua.

"Kami menolak kedatangan Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 27 Desember 2014 ke Papua," kata juru bicara aksi Yustus Yakusamon, Jumat (19/12).

Sementara itu, tahanan Polsek Sukajadi Pekanbaru, Amri (34), yang kabur dengan membobol tembok kamar mandi diketahui baru 60 hari ditahan di sana. Bahkan kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang dilakukannya sudah proses tahap II dan akan disidangkan.

Kapolsek Sukajadi, Kompol JM Manurung menduga, Amri menjebol tembok dengan menggunakan benda tumpul sejenis sendok dan alat lainnya.

"Tembok kita itu meski semen, tapi sudah lapuk dan berlumut. Kuat dugaan ini yang dimanfaatkan pelaku untuk kabur, dengan alat itu," kata Manurung.

Kondisi cuaca sebelum Amri kabur saat itu tengah hujan, sekitar pukul 03.30 WIB. Tidak ada seorang tahanan yang mengetahui kaburnya Amri.

"Kayaknya pelaku beraksi saat hujan tadi subuh, makanya suara menggerus temboknya tidak diketahui oleh tahanan lain," ujarnya.