Rangkuman Berita Hari Ini

Nasib nahas yang menimpa Susana dan saudari kembarnya Susani ternyata tidak hanya sekadar fisik. Psikis mereka pun sedang akibat karena sedih yang mendalam.

Saat sedang dalam kondisi tidak berdaya karena lumpuh layu, baik Susana maupun Susani ternyata diterlantarkan oleh suami-suaminya. Suami Susana dan Susani memilih meninggalkan istrinya karena mereka dianggap sudah tidak berguna lagi.

"Yang lebih tragis lagi mereka itu ditinggalkan oleh suami-suaminya. Suami pergi meninggalkan Susani dan Susani setelah keduanya lumpuh total," ujar Camat Tlogomulyo, Widodo Budi Wibowo kepada merdeka.com lewat sambungan telepon, Selasa (23/12).

Menurut Camat Widodo, suami Susani dan Susani juga orang Temanggung hanya beda kecamatan. Namun keduanya memilih meninggalkan istrinya setelah mereka menderita lumpuh menahun yang tak kunjung sembuh itu.

"Tekanan batin itu juga mungkin yang membuat kondisi keduanya semakin rapuh. Sungguh sangat kasihan, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Widodo.

Susana dan Susani sudah memiliki anak yang saat ini sudah masuk usia sekolah. Anak Susani dan Susana sekarang ini juga di rawat oleh kakek dan nenek mereka.

Sementara itu, pagi ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke kantor PB Nahdlatul Ulama. Dia disambut oleh Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj dan jajaran pengurus.

Pantauan merdeka.com, Rabu (24/12), Jokowi tiba di kantor PB Nahdlatul Ulama pukul 08.15 WIB. Jokowi didampingi oleh Seskab Andi Widjajanto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim Syaifudin yang datang lebih dulu sekitar pukul 07.00 WIB.

Silaturahmi antara Jokowi dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama dilakukan di ruang pertemuan lantai lima. Pertemuan itu pun berlangsung secara tertutup.

Saat ditanya wartawan agenda pertemuan Jokowi dan Said Aqil Siraj, mereka hanya tersenyum. Mereka sepakat bungkam agenda pertemuan itu.

"Nanti ya, setelah pertemuan," ucap Said Aqil Siraj.

Di sisi lain, Arah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penyimpangan penerbitan Surat Keterangan Lunas penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia buat konglomerat Sjamsul Nursalim mulai menemukan titik cerah. Lembaga penegak hukum itu menyatakan mulai membidik permainan oleh pihak-pihak berwenang menerbitkan SKL buat pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia itu.

Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Menurut dia, penyelidik sedang mengkaji dugaan tindak pidana dalam penerbitan SKL itu karena Sjamsul seolah-olah telah melunasi utang-utangnya kepada pemerintah dari bentuk uang dengan menggantinya dengan sejumlah aset. Padahal saat diperiksa, harta-harta itu ternyata harganya anjlok, bahkan tidak memiliki nilai jual sama sekali.

"Ini ada kasus keperdataan seolah-olah telah selesai. Nah itu yang harus dikaji lagi apakah benar-benar telah selesai atau jangan-jangan itu cuma menjadi cover saja," kata Bambang kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/12).

Presiden Joko Widodo membeberkan isi pertemuannya dengan petinggi PP Muhammadiyah. Dalam pertemuannya itu, dia meminta dukungan dari Muhammadiyah terkait hukuman mati kepada bandar narkoba.

"Tadi memohon pandangan dan sumbangsih saran dari Muhammadiyah yang berkaitan dengan hukuman mati (bandar narkoba) dan yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme," kata Jokowi seusai bertemu dengan petinggi Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/12).

Namun, Jokowi tak memastikan kapan akan melakukan eksekusi mati para bandar narkoba yang telah tertangkap. "Itu kan masalah teknis, tanya ke Jaksa Agung," katanya.

Selain itu, dia juga memastikan langkah mengeksekusi mati para bandar narkoba tidak akan mengganggu diplomasi dengan negara tempat asal para bandar narkoba atau mengganggu diplomasi dengan tenaga kerja Indonesia yang diancam dieksekusi mati, apabila tenaga kerja tersebut tinggal di satu negara yang sama dengan bandar narkoba.

"Itu urusan yang berbeda. Kamu harus ngerti ya, setiap hari 40-50 orang generasi kita meninggal karena narkoba. Itu harus dicatat. Sehari lho ya, bukan setahun, sehari," tegas Jokowi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Menurut Agus, pengeboman dan penenggelaman kapal asing tersebut hanya sebagai upaya pencitraan besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

"Memang putusannya orang itu bersalah, sehingga kapalnya itu dibom padahal kalau menurut saya itu bukan kapal, perahu mungkin barang kali," kata Agus dengan nada menyindir, Jakarta, Rabu (24/12).

Agus menambahkan, yang ditenggelamkan dan dibom oleh pemerintah sebetulnya bukan kategori kapal. Tetapi hanya perahu kecil yang diketahui sudah tidak beroperasi.

"Sehingga kita negara ini beli alutsista mahal-mahal hanya untuk mengebom perahu, bisa dibayangkan ini kebijakan yang mana yang bagus," jelas Agus yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR ini.

"Jadi kebijakan pencitraan yang tidak benar lah seperti ini hanya pencitraan wah Indonesia sekarang berani mengebom kapal, kapal dongkrong ditarik ke tengah laut kemudian di bom, ini kan hanya berani beranian enggak pada tempatnya," imbuhnya.

Dari Jepang, parlemen Jepang hari ini kembali memilih Shinzo Abe sebagai perdana menteri setelah partai dia menang dalam pemilihan umum awal bulan ini.

Abe meraup 328 suara dari 470 suara anggota parlemen di majelis rendah. Sebanyak 73 suara memilih pemimpin oposisi Katsuya Okada. Abe akan mengumumkan susunan kabinetnya dalam upacara resmi di hadapan Kaisar Akihito di Istana Kekaisaran. Pria berusia 60 tahun itu rencananya akan mengganti menteri pertahanannya, seperti dilansir koran Los Angeles Times, Rabu (24/12).

Kemenangan Partai Demokrat Liberal dan koalisinya Partai Komei dinilai sebagai bentuk dukungan rakyat Jepang atas keberhasilan Abe menggeliatkan perekonomian Jepang, meski jelang pemilu perekonomian Negeri Matahari Terbit itu justru dilanda kelesuan.