Perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Serikat, Lengkap dengan Contohnya

Merdeka.com - Ada berbagai bentuk negara di dunia, dan masing-masing memiliki cirinya tersendiri. Indonesia misalnya, memiliki bentuk negara kesatuan atau unitarianisme. Adapun negara lain yang kita kenal dengan bentuk serikat atau federasi.

Dua bentuk itu merupakan yang paling umum dianut banyak negara. Tentu ada perbedaan negara kesatuan dan negara serikat. Kedua sistem ini didasarkan pada prinsip yang berbeda.

Berikut merdeka.com merangkum selengkapnya perbedaan negara kesatuan dan negara serikat beserta contohnya yang penting diketahui:

Pengertian Negara Kesatuan (Unitarianisme)

Negara kesatuan atau pemerintah kesatuan adalah sistem pemerintahan di mana satu pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh atas semua subdivisi politik lainnya. Negara kesatuan adalah kebalikan dari federasi, di mana kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan dibagi. Dalam negara kesatuan, subdivisi politik harus melaksanakan arahan pemerintah pusat tetapi tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sendiri.

Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat dapat memberikan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerahnya melalui proses legislatif yang disebut “devolusi”. Istilah devolusi mengacu pada transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah negara bagian, regional, atau lokal. Devolusi biasanya terjadi melalui undang-undang yang diberlakukan secara individual daripada melalui amandemen konstitusi suatu negara. 

Namun, pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat mencabut kekuasaan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau membatalkan tindakan mereka.

Pengertian Negara Serikat (Federasi)

Kebalikan dari negara kesatuan adalah federasi. Federasi adalah serikat atau aliansi yang terorganisir secara konstitusional dari negara bagian yang berpemerintahan sendiri sebagian atau wilayah lain di bawah pemerintah federal pusat. Tidak seperti pemerintah daerah yang sebagian besar tidak berdaya di negara kesatuan, negara bagian federasi menikmati tingkat kemandirian tertentu dalam urusan internal mereka.

Struktur pemerintahan AS adalah contoh federasi yang baik. Konstitusi AS menetapkan sistem federalisme di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat di Washington, DC, dan pemerintah dari 50 negara bagian. Sistem pembagian kekuasaan federalisme didefinisikan dalam Amandemen ke-10 Konstitusi: “Kekuasaan yang tidak didelegasikan ke Amerika Serikat oleh Konstitusi, atau dilarang olehnya ke Negara Bagian, dicadangkan untuk masing-masing Negara Bagian, atau untuk rakyat. ”

Perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Serikat

Perbedaan negara kesatuan dan negara serikat, yaitu pada negara kesatuan, kekuasaan dipegang oleh satu otoritas pusat tetapi dalam negara serikat, kekuasaan dibagi antara pemerintah nasional atau pemerintah federal dan pemerintah lokal atau pemerintah negara bagian.

Pemerintahan Serikat

Sistem ini memiliki banyak tingkat hierarki, dengan otoritas pusat dan negara bagian (atau provinsi) sama-sama berdaulat.

Aturan pusat atau nasional mengesampingkan aturan negara bagian.

Adanya keseimbangan antar tingkat pemerintahan.

Kekuasaan dan tanggung jawab dibagi antara tingkat nasional dan lokal. Dalam bentuk pemerintahan serikat atau federal, istilah "federal" juga digunakan untuk merujuk pada tingkat pemerintahan nasional. Contohnya Amerika Serikat dan Nigeria.

Pemerintahan Kesatuan

Tidak ada hierarki kekuasaan berdaulat.

Negara tidak memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang mereka sendiri, dan pemerintah pusat atau nasional dapat memerintahkan negara bagian untuk melakukan apa saja.

Pemerintah federal memiliki persentase kekuasaan yang sangat besar. Contohnya Jepang dan Arab Saudi.

Negara Kesatuan vs. Negara Otoriter

Negara kesatuan tidak boleh disamakan dengan negara otoriter. Dalam negara otoriter, semua kekuasaan pemerintahan dan politik dipegang oleh satu individu pemimpin atau sekelompok kecil individu elit.

Pemimpin atau pemimpin negara otoriter tidak dipilih oleh rakyat, juga tidak secara konstitusional bertanggung jawab kepada rakyat. Negara otoriter jarang mengizinkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, atau kebebasan untuk mempraktikkan agama yang tidak disetujui negara.

Selain itu, tidak ada ketentuan untuk melindungi hak-hak minoritas. Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler biasanya disebut sebagai negara otoriter prototipikal; contoh modern yaitu Kuba, Korea Utara, dan Iran.

Pro dan Kontra Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk pemerintahan yang paling umum di dunia. Sistem pemerintahan ini memiliki keuntungan, tetapi seperti semua skema pembagian kekuasaan antara pemerintah dan rakyat, sistem ini juga memiliki kelemahan.

Keunggulan Negara Kesatuan

Dapat bertindak cepat: Karena keputusan dibuat oleh satu badan pengatur, pemerintah kesatuan dapat merespons lebih cepat terhadap situasi yang tidak terduga, baik di dalam maupun luar negeri.

Bisa lebih murah: Tanpa berbagai tingkat birokrasi pemerintah, negara kesatuan dapat beroperasi lebih efisien, sehingga berpotensi mengurangi beban pajak mereka terhadap penduduk.

Bisa lebih kecil: Negara kesatuan dapat mengatur seluruh negara dari satu lokasi dengan jumlah minimal atau pejabat terpilih. Struktur negara kesatuan yang lebih kecil memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat tanpa melibatkan tenaga kerja yang masif.

Kelemahan Negara Kesatuan

Dapat kekurangan infrastruktur: Meskipun mereka mungkin dapat membuat keputusan dengan cepat, pemerintah kesatuan terkadang kekurangan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan mereka. Dalam keadaan darurat nasional, seperti bencana alam, ketiadaan infrastruktur dapat membahayakan masyarakat.

Dapat mengabaikan kebutuhan lokal: Karena mereka lambat mengembangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menanggapi situasi yang muncul, pemerintah kesatuan cenderung berfokus pada urusan luar negeri sambil menjaga kebutuhan domestik.

Dapat mendorong penyalahgunaan kekuasaan:  Di negara kesatuan, satu orang atau badan legislatif memegang sebagian besar, jika tidak semua, kekuasaan pemerintahan. Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuasaan, ketika ditempatkan di tangan yang terlalu sedikit, mudah disalahgunakan.

Ciri-Ciri Negara Kesatuan dan Negara Serikat

Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk pemerintahan di mana kedaulatan dan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Berikut adalah beberapa ciri-ciri negara kesatuan:

1. Sentralisasi Kekuasaan

Kekuasaan politik dan administratif terpusat pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memiliki wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dan tidak memiliki kedaulatan tersendiri. Contoh: Pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional yang harus diikuti oleh semua daerah.

2. Hukum dan Peraturan Seragam

Dalam negara kesatuan, hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat berlaku di seluruh wilayah negara. Tidak ada variasi hukum di berbagai daerah kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Contoh: Undang-undang nasional berlaku secara merata di seluruh provinsi dan kabupaten.

3. Kebijakan Publik Terpusat

Kebijakan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pusat. Contoh: Kurikulum pendidikan nasional yang sama untuk semua sekolah di negara tersebut.

4. Sistem Pemerintahan Tunggal

Negara kesatuan memiliki satu sistem pemerintahan yang meliputi seluruh wilayah negara. Tidak ada pemerintahan terpisah yang memiliki kedaulatan independen. Contoh: Hanya ada satu presiden atau perdana menteri yang memimpin seluruh negara.

5. Pemerintah Daerah Berfungsi Sebagai Perpanjangan Pusat

Pemerintah daerah dalam negara kesatuan berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan bertugas melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pusat. Contoh: Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan program nasional di daerah masing-masing.

6. Pengawasan Terpusat

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan pemerintah daerah. Contoh: Pemerintah pusat dapat melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

7. Pemungutan Pajak dan Pengelolaan Keuangan

Pemungutan pajak dan pengelolaan keuangan negara dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kebutuhan nasional dan daerah berdasarkan kebijakan pusat. Contoh: Pajak penghasilan dipungut oleh pemerintah pusat dan sebagian dialokasikan ke daerah.

8. Keamanan dan Pertahanan Nasional

Keamanan dan pertahanan negara diatur dan dikelola oleh pemerintah pusat. Angkatan bersenjata dan kepolisian nasional berada di bawah kendali pusat. Contoh: Tentara nasional dan kepolisian yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.

Negara kesatuan memastikan adanya keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan di seluruh wilayah, serta memberikan kendali penuh kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola negara secara efisien. 

Negara Serikat

Negara serikat, atau federasi, adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (negara bagian, provinsi, atau wilayah). Berikut adalah ciri-ciri negara serikat:

1. Pembagian Kekuasaan

Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menangani urusan yang bersifat nasional seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan keuangan, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

2. Konstitusi Tertulis

Negara serikat memiliki konstitusi tertulis yang menjelaskan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konstitusi ini berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi dan hanya dapat diubah dengan prosedur khusus yang melibatkan kedua tingkat pemerintahan.

3. Kedaulatan Terbagi

Kedaulatan dalam negara serikat terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kedaulatan yang dijamin oleh konstitusi dalam mengatur urusan internal mereka tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat.

4. Sistem Pemerintahan Ganda

Negara serikat memiliki dua sistem pemerintahan yang berjalan berdampingan: pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua tingkat pemerintahan ini memiliki struktur pemerintahan yang independen dan dapat membuat peraturan serta kebijakan sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

5. Pengadilan Konstitusi

Negara serikat biasanya memiliki pengadilan konstitusi atau mahkamah agung yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengadilan ini memastikan bahwa pembagian kekuasaan dilakukan sesuai dengan konstitusi.

6. Hukum dan Peraturan Berbeda

Pemerintah daerah dalam negara serikat memiliki kewenangan untuk membuat hukum dan peraturan sendiri yang hanya berlaku di wilayah mereka. Hal ini memungkinkan adanya variasi hukum dan kebijakan di berbagai daerah dalam negara serikat.

7. Pajak dan Keuangan

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hak untuk memungut pajak dan mengelola keuangan masing-masing. Pendapatan dari pajak biasanya dibagi antara pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan konstitusi atau undang-undang.

8. Pemerintahan Daerah yang Kuat

Pemerintah daerah dalam negara serikat memiliki kekuatan dan otonomi yang signifikan untuk mengatur urusan lokal mereka. Mereka memiliki parlemen atau badan legislatif sendiri yang membuat undang-undang dan kebijakan lokal. (mdk/amd)