Selengkapnya, pada hari Selasa terdapat penambahan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati sebanyak dua perkara Pemilihan Bupati Banjar.

Pada 9 Desember 2020 kepatuhan masyarakat memakai masker dan menjaga jarang mencapai masing-masing 84,41 persen dan 94,69 persen. Tertinggi dibanding hari sebelum dan setelahnya.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tinggal 2 bulan lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo berencana merekrut sebanyak 8.617 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Polisi mengimbau kepada masyarakat yang menemukan adanya ujaran kebencian atau narasi berbau kampanye hitam untuk segera melapor ke pihak kepolisian.

Paslon petahana di Pilkada Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Herwin Yatim-Mustar Labolo tidak memenuhi syarat menjadi peserta pada Pilkada 2020. Pasangan dengan tagline WinStar itu gagal karena rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran pelantikan pejabat 6 bulan sebelum penetapan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Utara (Minut) menggelar rapat pleno penetapan nomor urut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Shintia Gelly Rumumpe (SGR) dan Netty Agnes Pantow (NAP) ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Kamis (24/9).

Para bapaslon juga dinilai gagal menunjukkan sensibilitasnya sebagai calon pemimpin yang bisa menjadi contoh bagi rakyatnya. Padahal harusnya bisa memberikan imbauan pada pendukungnya untuk patuh bukan melanggarnya.

Saan mendorong DPR, pemerintah dan penyelenggara Pemilu supaya memikirkan bagaimana mengatur sanksi tersebut. Sebab, jika sanksi ringan misal hanya berupa larangan kampanye tidak akan membuat efek jera terhadap pasangan calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar KPU melakukan revisi Peraturan KPU. Supaya mengubah pertemuan rapat umum atau konser saat kampanye bisa dilakukan secara virtual.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, juga menilai konser musik sebenarnya tidak efektif bagi calon kepala daerah untuk mengkampanyekan diri. Sebab, Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 pada Pasal 63 membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang.

"Acara yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi terjadi penularan tidak boleh dilakukan," kata Wiku saat dihubungi merdeka.com pada Rabu (16/9).

"Pilkada ini harus tetap dilanjutkan jadi berkaca juga praktik di negara-negara lain, hukum protokol kesehatan harus ditegakkan, ada Pilkada ataupun tidak ada Pilkada. Jadi kami juga tidak sepakat narasi yang menyatakan bahwa seakan-akan Pilkada ini sebagai kontributor utama penularan."

Anggota Komisi III DPR Mulyadi maju di Pilkada Sumatera Barat (Sumbar). Politikus Partai Demokrat ini ingin pembangunan Sumbar dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

Masyarakat Kalteng dinilai membutuhkan figur pemimpin yang peka dan dapat menjawab persoalan masyarakat, memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan, serta menempatkan masyarakat Kalteng sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan.

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut mengatakan akan selalu berjuang secara maksimal untuk memajukan Sumbar setiap kali diberikan amanah oleh masyarakat sebagai pejabat publik.

Tak hanya ponpes di Agam, tetapi juga di Padang Pariaman, Limapuluh Kota, Pasaman dan sejumlah daerah lainnya di Sumbar. Oleh karena itu dirinya sangat berharap mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi terpilih menjadi Gubernur Sumbar mendatang.

Opsi yang muncul, katanya, akan dibahas bersama DPR untuk dilihat positif dan negatifnya.

Kabaharkam Polri Irjen Agus Andrianto mengatakan, konflik sosial yang terjadi saat pilkada serentak banyak disebabkan karena media sosial. Dari hasil evaluasi Polri, saat pilkada serentak tahun 2018 terdapat 29 peristiwa konflik sosial. Sedangkan dari Januari hingga Juli 2019, telah terjadi 26 peristiwa konflik sosial.