Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan melayangkan gugatan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023. Khususnya beberapa provinsi yang dinilai besarannya tidak sesuai dengan harapan buruh.

Pada tahun 2023 nanti, banyak daerah di Indonesia yang mengalami kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kenaikan UMK ini juga berlaku di lima kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apabila sejumlah tuntutan tersebut tak ditanggapi, buruh berencana melakukan aksi hingga 7 Desember 2022 mendatang. Massa buruh juga mengancam akan melakukan aksi mogok nasional.

Kenaikan upah tersebut menurut Airlangga menjadi sangat wajar karena ini menjadi yang pertama setelah 3 tahun pemerintah tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

Polemik penetapan kebijakan upah minimum bagi pegawai selalu muncul setiap jelang akhir tahun. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu ditolak kalangan pengusaha. Sebaliknya bagi buruh, penetapan kenaikan UMP selalu jauh dari harapan.

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengumumkan besaran dari upah minimum Provinsi (UMP) pada hari, Senin (28/11). Pemerintah Provinsi telah mengumumkan masing-masing besaran dari UMP-nya sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Demo dijadwalkan berlangsung mulai 1 sampai 7 Desember 2022.

Pemprov DKI Jakarta menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 menjadi Rp 4,9 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menanggapi dengan santai. Menurutnya gugatan yang diajukan pengusaha merupakan ranah hukum yang perlu diikuti prosesnya.

Menurut Zita, besaran UMP DKI senilai Rp4,9 juta itu sudah sangat layak. Justru, kata Zita unsur pengusaha yang akan lebih berat.

Yusran menjelaskan, para pengusaha sepakat mengajukan banding karena Permenaker No.18 tahun 2022 bertentangan dengan UU Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi di 2023 naik 7,2 persen menjadi Rp5.137.575. Kenaikan ini didasarkan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022. Pada penetapan upah tahun depan tersebut, terdapat selisih sebesar Rp345.731 dari upah sebelumnya.

Menurut dia, penetapan kenaikan upah buruh seharusnya disesuaikan dengan kemampuan pengusaha dan kondisi bisnis. Terlebih, yang bertanggung jawab pada konsekuensi aturan tersebut juga pengusaha. Sebab, pengusaha-lah yang memberi gaji para karyawan dan buruh.

Memang kata Yusran, saat ini sudah ada peningkatan hunian kamar hotel (okupansi) dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Namun kenaikan tersebut masih belum bisa diartikan sektor ini sudah pulih.

Penetapan kenaikan upah buruh seharusnya disesuaikan dengan kemampuan pengusaha dan kondisi bisnis. Dengan kenaikan UMP 2023 saat ini, dia menyebut adanya potensi PHK karyawan.

Pemerintah di sejumlah provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023. Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.UMP tahun depan akan mengalami kenaikan maksimal 10 persen.

Di situasi saat ini penetapan upah seharusnya juga mempertimbangkan kondisi di masing-masing industri. Tidak setiap industri mengalami performa positif di tengah ketidakpastian ekonomi global, khususnya industri riil atau padat karya.