Kenaikan Upah Minimum ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta Gubernur di seluruh provinsi untuk menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 paling lambat pada 21 November 2023. Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 30 November 2023.
Perlu diketahui, pengumuman dan penetapan kenaikan UMP tersebut menyusul adanya kenaikan Upah Minimum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 pada 10 November 2023 lalu.
Merdeka.com
Dia menuturkan kenaikan Upah Minimum ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagai bentuk penghargaan terhadap pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional selama ini.
Ida pun berharap apabila PP Nomor 51 Tahun 2023 tak dijadikan sebagai tolok ukur untuk kepentingan kelompok/golongan tertentu.
"Tetapi mari kita maknai bersama bahwa keberadaan PP No. 51 Tahun 2023 ini adalah sebagai jembatan perjuangan untuk kepentingan pelaksanaan pengupahan dalam
konteks nasional," imbuh Ida.
Merdeka.com
Merdeka.com
Penerapan struktur dan skala upah juga akan menjamin upah pekerja/buruh sesuai dengan nilai/bobot pekerjaannya. Ia berpendapat sistem pengupahan yang berkeadilan akan memotivasi peningkatan produktivitas pekerja/buruh.
"Melalui sistem pengupahan yang berkeadilan ini, di satu sisi akan dapat mempertahankan daya saing usaha, dan di sisi lain akan mensejahterakan pekerja/buruh. Untuk itu, sudah waktunya kita manfaat peluang ini dan konsentrasi terhadap penerapan struktur dan skala upah di perusahaan," pungkas Ida.
Pemprov Kaltim telah menetapkan UMP tahun 2024 sebesar Rp3.360.858.
Baca Selengkapnya
MKMK telah menerima 18 aduan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Simak contoh pidato Hari Pahlawan 10 November berikut ini berisi pesan dan penuh makna mendalam.
Baca Selengkapnya
Lalu Gita ditanya pemberian izin terhadap salah satu perusahaan dalam mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Baca Selengkapnya
"Sepanjang tidak ada perubahan apa-apa ya batasnya 13 November 2023," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
Baca Selengkapnya
Azwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.
Baca Selengkapnya
"Kita tidak berharap pada satu, dua, nomor tapi mau nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 kita terima, karena rakyat juga tidak terlalu memusingkan nomornya,"
Baca Selengkapnya
Petrus menilai, MKMK terlalu terpengaruh dengan situasi politik yang ada.
Baca Selengkapnya
Agus Fatoni saat ini menjabat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi