FB tak wajib bangun datacenter, Kominfo tak konsisten

Merdeka.com - Pembukaan kantor Facebook di Indonesia dinilai banyak pihak merupakan sesuatu yang wajar, karena penggunanya di tanah air mencapai 65 juta orang. Facebook, selain merupakan aplikasi over the top (OTT) juga merupakan salah satu penyelenggara sistem elektronik.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82/2012, ada kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Namun ternyata, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Facebook.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang mengaku juga sudah bertemu dengan Direktur Facebook Asia Pasifik.

Menurut Tifatul, Facebook tak diwajibkan untuk membangun data center. "Facebook hanya kami imbau saja untuk bangun data center, tidak dipaksakan. Mereka kan bukan bank atau operator telekomunikasi yang berhubungan langsung dengan pengguna di Indonesia," ujar Tifatul.

Sehingga, soal kapan Facebook akan bangun data center, ditegaskannya bahwa hal itu hanya akan tergantung Facebook sendiri.

Ketidakkonsistenan pemerintah akan implementasi PP No. 82/2012, sudah diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi.

"PP No.82/2012 batasannya tidak jelas dan tegas. Soal batasan yang jelas mana PSE yang melayani publik dan mana yang non-pelayanan publik masih kabur. Apalagi, batasan itu mensandarkan pada UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik," ungkapnya, Selasa (25/3).

Dalam PP 92/2012 sebagai turunan UU tersebut, tambahnya, dinyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administrasi.

Adapun penyelenggara pelayanan menurut PP ini meliputi institusi negara, yang terdiri atas lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah, korporasi berupa BUMN/BUMD atau satuan kerja, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU. Kemudian badan hukum lain yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan misi negara.

Sehingga, tambah Heru, jika sebelumnya digembar-gemborkan bahwa pemain konten atau aplikasi dunia yang disebut dengan OTT yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi untuk memberikan layanan, terkena kewajiban tersebut, bisa tidak jadi karena dibatasi dalam koridor pelayanan publik.

"Ada ketidakkonsistenan di sini. Memang soal ini, diamanatkan PP No. 82/2012 Pasal 17 ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Menteri, namun nampaknya jika PP tidak mengikat hal itu, tentunya tidak ada landasan hukum yang mengikat bahwa penempatan data center di Indonesia sebuah keharusan," keluhnya.

Apalagi, jika melihat sanksi yang tertuang di Pasal 84, hanya terkait dengan pelanggaran Pasal 17 ayat (1). Padahal kewajiban menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia ada di Pasal 17 ayat (2) sehingga perlu direvisi secepat mungkin. (mdk/das)