Deretan Menteri & Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Berdarah Papua, Bukan Orang Sembarangan
Berikut deretan Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang berdarah Papua.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan dan memperkenalkan kabinetnya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) kemarin. Prabowo menamai kabinetnya dengan nama Kabinet Merah Putih.
Pengumuman susunan kabinet dilakukan pukul 21.00 WIB. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir mendampingi Presiden Prabowo.
Dalam Kabinet Merah Putih, ada deretan Menteri dan Wakil Menteri yang berdarah Papua. Bahkan, ada tiga sosok perwakilan Papua di Kabinet.
Lantas siapa sajakah deretan Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang berdarah Papua? Melansir dari berbagai sumber, Senin (21/10), simak ulasan informasinya berikut ini.
Bahlil Lahadalia
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ini merupakan putra asal Papua. Ia lahir di Fakfak, Papua Barat pada 7 Agustus 1976.
Jauh sebelum dikenal sebagai seorang pengusaha dan politisi, Bahlil Lahadalia ternyata memiliki kisah perjalanan hidup yang tak mudah. Lahir dari keluarga sederhana, membuatnya harus berusaha keras agar bisa tetap bersekolah.
Bahlil merupakan anak dari delapan bersaudara. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci pakaian, sedangkan ayahnya menjadi buruh bangunan. Sejak kecil, dia sudah mencari uang sendiri untuk biaya pendidikannya.
Bahlil Lahadalia saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan amanah di periode 2024-2029.
Bahlil kembali dipercaya untuk memimpin Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelum menjabat Menteri ESDM, Bahlil menduduki posisi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sepak terjangnya di dunia politik dan pemerintahan memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Beragam posisi pun pernah diduduki oleh Bahlil Lahadalia.
Adapun sepak terjangnya di lingkungan pemerintahan adalah sebagai berikut:
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2019)
- Menteri Investasi (2021)
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2022)
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (19 Agustus 2024)
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (21 Oktober 2024)
Natalius Pigai
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) asal Papua ini juga merupakan putra asal Papua. Ia lahir di Paniai, Papua pada 25 Desember 1975.
Natalius Pigai saat ini menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Ia ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan amanah di periode 2024-2029.
Ia dikenal sebagai suara yang vokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, terutama di Papua. Sepak terjang Natalius Pigai di lingkungan pemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Beragam posisi pun pernah diduduki oleh Natalius Pigai.
Adapun sepak terjangnya di lingkungan pemerintahan dan LSM adalah sebagai berikut:
- Staf di Yayasan Sejati (1999 - 2002)
- Staf di Yayasan Cindelaras/YACITRA (1998)
- Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Menakertrans (1999 - 2004)
- Anggota Komnas HAM RI (2012 - 2017)
Ribka Haluk
Mantan Penjabat Gubernur Papua Tengah ini juga merupakan putri asal Papua. Ia lahir di Piramid, Jayawijaya, Irian Jaya pada 10 Januari 1971.
Ribka Haluk saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Ia ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan amanah di periode 2024-2029. Nantinya, Ia akan bertugas untuk mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Keberadaan Ribka dalam kabinet Prabowo-Gibran menjadi simbol penting bagi representasi Papua di pemerintahan pusat, yang diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan kesejahteraan di wilayah timur Indonesia.
Menariknya, Ribka Haluk menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai gubernur di tanah Papua. Oleh kepala suku se-Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk kemudian diberi gelar nama adat Deerowuni Yum Meumau yang berarti 'perempuan tua Papua/noken pertama'.
Adapun sepak terjang Ribka Haluk di lingkungan pemerintahan adalah sebagai berikut:
- Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri RI bidang Aparatur dan Kepentingan Publik
- Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah definitif (2023-2024)
- Penjabat Gubernur Papua Tengah (2022-2024)
- Wakil Menteri Dalam Negeri (2024- )
