Gubernur Lemhanas Sebut Narasi TNI Bersama Rakyat Keliru, Rakyat Milik Presiden

Merdeka.com - Sosok Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Junior Tumilaar kini tengah menjadi sorotan publik usai dirinya mengirim surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Junior mengirimkan surat kepada Kapolri agar polisi tidak membuat panggilan pemeriksaan terhadap anggota Babinsa terkait perkara sengketa tanah di Tingkulu, Wanea, Manado.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, surat itu ditulis sebagai bentuk protes usai seorang Babinsa dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa. Pemanggilan tersebut bermula saat Babinsa itu diketahui membela seorang warga yang memiliki konflik lahan dengan PT Ciputra International atau perumahan Citraland di Tingkulu, Wanea, Manado. Hal itu lah yang membuat Junior mengaku tak terima lantaran aksi Babinsa yang membela rakyat justru berujung didatangi oleh anggota Brimob bersenjata.

Viralnya surat terbuka yang ditulis Junior pun berlanjut ke pemeriksaan di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspom AD). Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pun menanggapi sikap dan pernyataan dari Brigjen Junior. Ia menyebut jika narasi TNI bersama rakyat keliru.

Berikut kutipan wawancara Najwa Shihab dengan Gubernur Lemhanas.

Gubernur Lemhanas Sebut Narasi TNI Bersama Rakyat Keliru

Youtube Najwa Shihab

Melansir dari channel Youtube Najwa Shihab, Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut jika narasi TNI bersama rakyat keliru.

"Jadi konsep manunggal dengan rakyat, tentara bersatu dengan rakyat itu sebenarnya konsep yang keliru ya? Jadi tentara itu enggak dekat, bukan punya rakyat?" tanya Najwa Shihab.

"Jadi awalnya adalah TNI kan ini lahir dari bangsa yang berjuang. Kita belum punya negara, jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu," terang Agus Widjojo seperti dalam tayangan channel Youtube Najwa Shihab.

"Bahkan sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu adalah perjuangan politik. Sehingga terbagi-bagi atas laskar-laskar. Jadi ada lasar Hizbullah, Laskar Nasionalis begitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI, jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik, karena dia harus menyatukan politik," sambungnya.

"Nah waktu perang, itu memang menyatu dengan rakyat, waktu perang. Prinsip perang gerilya kan, antara ikan dan air. Tetapi setelah menjadi demokrasi setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan Pilpres, Pemilu. Kepala daerah, presiden. Jadi rakyat itu lebih dekat dengan Bu Khofifah daripada dengan Panglima," lanjutnya.

"Mengapa? Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat, sehingga dia tidak punya hak untuk menjangkau rakyat, juga kepada sumber daya sipil di masa damai TNI itu tidak punya kewenangan. Itu adalah dwifungsi. Kalau dwifungsi karena dimanjakan oleh Pak Harto dan memang diberikan free range oleh Pak Harto karena sudah percaya, dijamin untuk mendukung kekuasaan Pak Harto maka dia diberikan free range," kata Agus Widjojo.

"Jadi narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat?" tanya Najwa Shihab.

"Sekarang enggak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya, doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk institusi. Jadi artinya kalau rakyat even kalau sedang latihan haus minta air ya jangan bentak-bentak. Kalau misalnya mau periksa rumah penduduk jangan ditendang pintunya dirusak," jawab Agus Widjojo.

Lebih untuk Menjaga Perilaku Tentara

Youtube Najwa Shihab

"Jadi itu lebih untuk menjaga perilaku tentara sebetulnya?" tanya Najwa Shihab. "Iya, bukan dalam konsep monopoli rakyat. Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya nasional sipil di masa damai. Nah seperti tadi Brigjen Junior ya sudah salah pengertian. Pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia," jawab Agus Widjojo. "Kekeliruannya karena merasa apa yang dilakukan itu justru bersama dengan rakyat, itu salah persepsi itu?" tanya Najwa Shihab. "Iya Babinsa kan ngurus, otak atik masalah sipil. Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk otak atik ngurus urusan sipil," jawab Agus Widjojo. "Tapi praktiknya di lapangan karena konsep teritorial sangat dekat bukan hanya dengan pimpinan desa, tapi juga dekat dengan keseharian rakyat itu juga jadi bagian dan seolah-olah itu dibenarkan, memang tentara bersama rakyat, tentara membela rakyat dan itu keliru sebetulnya?" tanya Najwa Shihab. "Keliru. Kemarin di sana yang Babinsa itu ngetuk-ngetuk pintu penduduk. Bagaimana Kodam, Koramil, enggak ada jangkauannya kewenangannya untuk menjangkau penduduk sipil. Karena buktinya KTP siapa ya bikin? kartu keluarga siapa yang bikin? bukan Pangdam, bukan Danrem. Enggak pernah ada itu. Itu adalah aparat sipil," jawab Agus Widjojo. "Nah itu kita belum percaya bahwa itu harus berubah. Iya sekarang ini orang kan malas nih. Ada yang mempertahankan karena kepentingan, ada yang malas mikir. Kita tuh malas mikir, maunya yang lama diikutin terus. Mungkin ada kenikmatan di situ yes, mungkin ada kenyamanan di situ yes. Tetapi untuk berubah, belum tentu. Yang jadi korban siapa? bawahannya tadi itu, antar prajurit TNI dengan Polri. Karena pimpinannya itu malas mikir," pungkasnya. 

Video

Berikut videonya.

(mdk/add)