AHY Ajak Swasta Sediakan Air Bersih buat Warga Pesisir Jakarta
Keterbatasan APBN membuat pemerintah meminta swasta ikut serta pengadaan jaringan air pipa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggaet swasta dalam penyediaan air bersih terhadap warga pesisir Jakarta. Sebab, mereka sudah tidak lagi dapat menggunakan air tanah.
"Intinya, bahwa semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu. Tidak hanya itu, tapi juga dengan berbagai pihak lainnya. Swasta, dunia usaha, semua. Kita akan ajak untuk mencari solusi terbaik," ujarnya dalam kunjungan ke Tanggul Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (4/11).
AHY menyampaikan, warga Jakarta, khususnya yang tinggal di pesisir pantai sudah sangat dilarang menggunakan air tanah. Masifnya penggunaan air tanah membuat lahan turun drastis per tahunnya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pun sepakat dengan pernyataan AHY yang menyatakan, bantuan swasta penting lantaran keterbatasan kemampuan kas negara. Khususnya dalam menopang pemerintah pusat dan daerah untuk membangun ekosistem jaringan pipa air.
"Insya Allah bisa mengajak swasta, pasti. Karena kan APBN kita juga tidak akan cukup untuk meng-handle itu semua. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke saluran rumahnya," ungkap Dody.
"Ujung-ujungnya adalah pada suatu titik kita akan meminta kepada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah. Sehingga kemudian pergerakan muka tanah benar-benar bisa diminimalkan," tuturnya.
"Tapi kan kita tidak bisa melakukan itu sebelum kita sebagai pemerintah, baik pusat maupun daerah bisa memenuhi kebutuhan minimum masyarakat, yaitu air," pungkas Dody.
Tanggul Raksasa Bisa Selamatkan Puluhan Ribu Warga
Pemerintah, kata AHY, melakukan upaya penyelamatan warga Jakarta pesisir dari bencana banjir rob. Di antaranya membuat tanggul raksasa.
Menurut AHY, kehadiran tanggul pantai sepanjang 2,375 km tersebut bisa melindungi kawasan dari banjir rob dengan luas genangan sebesar 192 ha. Sebab, ia melihat posisi rumah warga di sekitar Muara Baru kini lebih rendah dari permukaan air laut.
"Dengan pembuatan tanggul (setinggi) 4,8 meter dari permukaan air laut, ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga," ujar AHY.
"Jadi bisa dilihat, tingginya permukaan air laut ini sudah lebih tinggi dari rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul, ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," ungkapnya.
Menurut data yang diterimanya, kawasan Muara Baru dan pesisir utara Jakarta terus mengalami penurunan muka tanah (land subsidence) setiap tahunnya. Terlebih, Muara Baru jadi salah satu kawasan pemukiman paling padat di pesisir Jakarta.
"Daerah Muara Baru ini juga termasuk daerah yang land subsidence-nya paling parah. Jadi tiap tahun itu bisa turun permukaan tanahnya hingga 10 cm. Jadi kalau 10 tahun itu 1 meter. Bisa turun tentunya bisa terjadi banjir," sebutnya.
Land subsidence terjadi lantaran warga pesisir kerap menyedot air tanah untuk kebutuhan harian. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan suplai air bersih dari ekosistem Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian.
"Kedua, kita tata dengan baik segala sesuatunya. Saluran rumah-rumah tangga, air limbah juga jangan sampai tidak terkelola dengan baik. Apalagi kalau curah hujannya deras sekali, maka kita sudah menyiapkan langkah-langkah pencegahan," sambung AHY.
"Jadi yang kita lakukan ini adalah penanggulangan dari apa yang sudah terjadi, dan pencegahan terhadap sesuatu yang lebih buruk. Jadi mohon kita sama-sama menjaga apa yang kita punya, sekaligus mohon dukungan dari semua pihak agar kami dapat bekerja melanjutkan program-program Pantai Utara Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang juga terdampak banjir rob," pungkasnya.
