Data PUPR: 12,7 Juta Orang Indonesia Tak Punya Rumah, Tiap Tahun Bertambah 740.000 Orang
Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Data PUPR: 12,7 Juta Orang Indonesia Tak Punya Rumah, Tiap Tahun Bertambah 740.000 Orang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada 12,7 juta orang di Indonesia yang belum memiliki rumah per 2021 lalu. Angka backlog ini perlu terus dikejar seiring dengan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, ada beberapa tantangan penyediaan rumah, mengingat adanya tambahan keluarga baru setiap tahun. Dia mencatat ada 740.000 orang tiap tahun yang diprediksi tak memiliki rumah.
"Lalu bagaimana kalau kita mau 2045 habis (angka backlog)? Tentu mau gak mau jumlahnya harus kita tingkatkan. Hitungan kasarnya itu (bangun rumah) 1,5 juta setiap tahun," katanya di Kementerian PUPR, Jumat (21/7).
Dengan alokasi sebanyak itu, tentunya perlu ada tambahan alokasi pendanaan. Herry mengatakan, saat ini pemerintah tengah memutar otak untuk mencari opsi pendanaan lainnya guna memenuhi kebutuhan tersebut.
"Kalau 1,5 juta berapa yang harus kita sediakan? Makanya yang dipikirkan oleh teman-teman ini bagaimana penyediaan rumah ini tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Bagaimana kita mendorong swasta dan pihak-pihak lain bisa ikut serta, bareng-bareng," tuturnya.
Kementerian PUPR saat ini mengejar target untuk membangun sekitar 220.000 rumah setiap tahun yang akan disalurkan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Termasuk pada kelompok masyarakat yang tak memiliki rumah tadi.
"Jadi tambahannya (orang yang punya rumah tiap tahun) saja 740.000 dan yang disediakan 220.000, jadi untuk mengisi tambahannya saja sulit, setiap tahun terjadi gap terus tuh nambah terhadap backlog-nya," katanya.
Harga Rumah Terus Naik
Herry menyebut, kenaikan harga rumah bersubsidi tak lantas bisa mengurangi jumlah backlog yang ada. Malahan, itu bisa memangkas penyediaan rumah yang dibangun pemerintah.
"Sehingga kalau ditanya apakah kenaikan harga rumah mengatasi kenaikan backlog? Malah mengurangi unit yang kita bisa sediakan karena harga rumahnya kan bertambah," katanya.
Dia menegaskan, masalah backlog atau jumlah orang yang tak memiliki rumah memang menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri yang harus diselesaikan. Misalnya, dengan memperluas cakupan program yang dijalankan.
"Jadi nanti terhadap backlog ini harus dilakukan dengan segala cara, dalam arti gini, bagaimana kita scale up programnya, bagaimana skema tadi bisa memberikan leverage yang lebih besar atau jumlah yang lebih besar yang kita layani. Ini yang masih terus digodok ini bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan," bebernya. Reporter: Arief Rahman Hakim Sumber: Liputan6.com
