Follow
Demo di kantor Menteri Jonan, karyawan Freeport tuntut hal ini
Merdeka.com - Puluhan karyawan PT Freeport Indonesia melakukan demo di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pagi ini. Mereka menuntut pemerintah dan PT Freeport Indonesia segera menemukan kesepakatan agar perusahaan kembali beroperasi.
"Menyelesaikan segera perundingan bersama PT Freeport Indonesia resiko penghentian penambangan di salah satu tambang bawah tanah yang paling sulit dioperasikan dengan menggunakan sistem block caving," kata karyawan PT Freeport Natalia di lokasi, Selasa (7/3).
Selain itu, kata Natalia, jika PT Freeport Indonesia berhenti beroperasi maka karyawan akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah juga diminta tak memutuskan regulasi secara sepihak.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Dimana demo buruh berlangsung? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Mengapa demo buruh dilakukan? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
"Regulasi yang diterbitkan secara sepihak tanpa memikirkan akibat 32.000 karyawan dan warga Timika Papua," kata dia.
Saat ini perwakilan PT Freeport Indonesia sedang mediasi dengan staf presiden di Istana, kemudian mereka akan menemui Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk membahas tuntutan karyawan, salah satunya perubahan kontrak karya menjadi IUPK dan pembangunan smelter.
"Aturan tersebut mengakibatkan Freeport terpaksa menghentikan ekspor konsentrat ke negara tujuan dan juga tidak dapat mengirim 40 persen ke Smelter Gresik," kata dia.
Pantauan merdeka.com di lokasi, puluhan karyawan PT Freeport Indonesia aksi di depan kantor Kementerian ESDM. Mereka juga melakukan tarian adat papua dengan memakai pakaian adat.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam diskusi tersebut, Bobby Nasution berharap agar masalah pengupahan bisa adil bagi semua pihak.
Baca Selengkapnya
Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca Selengkapnya
Perintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca Selengkapnya
Bahlil mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas soal kejadian tersebut.
Baca Selengkapnya
Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Mereka meminta komitmen penangan krisis iklim dibuktikan dengan tidak menjadikan orang-orang yang terkait industri fosil sebagai tim pemenangan.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Medan Bobby Nasution meninggalkan ruang rapat untuk bertemu Serikat Pekerja Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPA SPSI).
Baca Selengkapnya
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, melempar candaan saat ditanyai solusi mengatasi buruknya kualitas udara di Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
Koordinator Lapangan dari Walhi Jakarta Bagas Okta Pribakti mengatakan, terdapat empat tuntutan yang dibawa dalam aksi ini.
Baca Selengkapnya