Di Debat Pilkada, Pramono-Rano Karno Janjikan Gen Z Jakarta Tak Kena PHK

Para pasangan calon peserta Pilkada Jakarta sudah memasuki masa debat. Dalam sesi debat tersebut, para paslon telah menyampaikan visi misi dan program.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, Pramono-Rano Karno berjanji akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Rano Karno, yang akrab dipanggil bang Doel, menyampaikan agar generasi Z dan milenial untuk tidak khawatir tentang pekerjaan.

Dalam debat Pilkada perdana yang digelar Minggu (6/10), Bang Doel berjanji untuk menyediakan lebih banyak kesempatan kerja dan pelatihan bersertifikat, termasuk keterampilan berbicara di depan umum (public speaking) dan literasi keuangan, serta meningkatkan jumlah balai latihan kerja di setiap kecamatan.

Selain itu, mereka juga berencana untuk memberikan ruang yang luas bagi kreativitas guna pengembangan bakat serta memastikan tersedianya layanan kesehatan mental yang ramah.

Menariknya, Rano Karno memiliki program khusus untuk melindungi generasi Z dan milenial yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kondisi ekonomi yang melemah.

Mengenai hal ini, Pengamat dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyatakan bahwa visi dan misi yang diusung oleh Paslon Pramono Anung dan Rano Karno sangat layak untuk diperhatikan.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Rano Karno sangat relevan jika dapat direalisasikan.

"Ketika kita berbicara tentang DKI, tentu banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait pengangguran. Gagasan yang diutarakan Rano sangat sesuai, terutama dalam upaya mengurangi pengangguran di Jakarta," ungkap Karyono Wibowo saat dihubungi oleh wartawan pada Senin (7/10).

Ia juga menambahkan bahwa program perlindungan untuk Gen Z serta upaya mengatasi batasan usia bagi pelamar kerja adalah langkah yang sangat tepat, terutama jika mereka dilengkapi dengan keterampilan dan pelatihan yang memadai.

Oleh karena itu, jika program Rano Karno dapat diimplementasikan, hanya perlu dibahas secara komprehensif dan disusun dengan kajian yang menyeluruh, karena dari segi anggaran hal tersebut sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.

"Ini menarik, karena selama ini kita tahu bahwa usia sering menjadi kendala, padahal di sisi lain masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan," tambahnya.

Struktur Anggaran

Terkait dengan struktur anggaran yang bertujuan untuk melindungi warga dari pemutusan hubungan kerja, Karyono berpendapat bahwa APBD DKI memiliki kapasitas untuk mendukung dan menyelamatkan Generasi Z dari masalah pengangguran.

"Jika kita perhatikan, struktur anggarannya cukup besar. Anggaran ini dapat mendukung hal tersebut. Ini sangat realistis, mengingat APBD mencapai Rp83,78 triliun," ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa yang sangat dinantikan adalah komitmen dari visi dan misi setiap calon peserta Pilkada. Karyono percaya bahwa Rano Karno memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan di DKI.

"Untuk mewujudkan hal ini, harus ada prioritas. Jangan hanya sekadar slogan," tambahnya.

Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada Februari 2024, jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 283.000 orang.

Dalam hal anggaran, APBD DKI Jakarta untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp83,78 triliun, di mana sektor Sosial dan Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi sebesar Rp7 triliun untuk program-program tertentu.

Debat Calon Gubernur DKI: Pramono dan Rano Karno Menawarkan Sistem Kerja PNS yang Fleksibel dari Mana Saja

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, mempresentasikan visi dan misi mereka dalam debat cagub DKI yang pertama untuk pemilihan gubernur Jakarta 2024, yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, pada hari Minggu, 6 Oktober 2024.

Mereka mengusung visi dan misi yang dinamakan "Benyamin S Award," yang merupakan akronim dari Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera.

Pramono menjelaskan bahwa mereka telah melakukan "blusukan" ke berbagai lokasi untuk berinteraksi dengan masyarakat Jakarta dan memahami kondisi yang ada.

Dari kunjungan tersebut, mereka menemukan bahwa masih ada 345 ribu warga DKI Jakarta yang menganggur, serta 53 ribu lainnya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2024.

"Selama lebih dari sebulan kami berkeliling untuk menemui warga Jakarta, melihat langsung kondisi mereka, bahkan merasakan kesedihan mereka. Kami menemukan bahwa 354 ribu orang masih menganggur di Jakarta, dan 53 ribu orang mengalami PHK tahun ini. Ini adalah masalah yang perlu penanganan serius," kata Pramono.

Untuk itu, mereka mengusulkan program "Jakarta Bekerja," yang mencakup penyelenggaraan job fair setiap tiga bulan di setiap kecamatan, pelatihan bersertifikat, serta pembangunan Balai Latihan Kerja di setiap kecamatan. Mereka juga akan mengintegrasikan informasi lowongan pekerjaan ke dalam aplikasi JAKI.

Rencana Kerja Pegawai Negeri Sipil

Mereka juga bertekad untuk mendukung konsep "bekerja dari mana saja" untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sektor swasta, serta memberikan kemudahan bagi pekerja yang memiliki anak dengan menghadirkan fasilitas day care di sekitar area kerja dan pusat perkantoran.

"Isu ini perlu ditangani dengan serius melalui penyelenggaraan Job Fair setiap tiga bulan, bersama dengan pelatihan dan pembaruan pada Balai Latihan Kerja. Kami juga akan menghadirkan day care di pusat perkantoran untuk membantu para orang tua yang bekerja," ujarnya.