Dorong RI Masuk ke Rantai Pasok Global, Jokowi Bakal Integrasikan Semua Industri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah melakukan integrasi smelter dan industri mineral. Hal ini agar Indonesia punya kesempatan untuk masuk dalam rantai pasok global.

Dia menjelaskan, saat ini smelter di Indonesia masih terpencar di berbagai wilayah. Untuk itu, pemerintah memastikan smelter-smelter tersebut bisa terintegrasi.

"Kita tidak berbicara Sumbawa Barat saja, NTB saja tapi berbicara nasional bahwa memang posisi tembaga ada di Sumbawa, di Papua; nikel ada di Sulawesi sebagian di Maluku Utara, 'tin' (timah) ada di Bangka Belitung; kemudian bauksit di Kalimantan Barat, ada di Bintan di Riau, yang sulit adalah smelter-smelter yang sudah jadi ini, kemudian turunan-turunan yang diproduksi ini diintegrasikan menjadi barang," kata Presiden Jokowi di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dikutip Antara, Selasa (20/6).

Barang jadi yang dimaksud Presiden Jokowi adalah baterai litium, baterai kendaraan listrik (electronic vehicle) dan produk lainnya. "Barang gedenya apa? Mobil listrik, kalau itu jadi ya itu ekosistem besar itu yang selesai kita bangun, itulah nanti yang melompatkan kita dari negara berkembang menjadi negara maju ya itu salah satunya," ungkap Presiden.

Dengan demikian, Indonesia bisa beralih dari mobil berbahan bakar bensin menjadi mobil listrik. Tentunya hal ini menjadi kesempatan Indonesia jadi negara maju, dengan masuk dalam rantai pasok global.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritaman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Presiden Komisaris PT AMNT Hilmi Panigoro, dan Presiden Direktur PT AMNT Rachmat Makkasau.

Smelter PT AMNT di Sumbawa Barat tersebut menelan biaya investasi 982 juta dolar AS atau setara Rp14,7 triliun namun jadwal pembangunannya sempat mundur karena pandemi COVID-19.