Identitas Pemilik Pagar Laut di Tangerang Akhirnya Terungkap, Kena Denda Rp540 Juta
Trenggono menjelaskan, meskipun total denda belum dihitung secara rinci, pengenaan sanksi ini akan tetap diberlakukan.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa pemilik pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten bakal diberi sanksi.
Pemilik pagar laut akan dikenakan sanksi berupa denda administratif. Besarannya mencapai Rp18 juta untuk setiap kilometer pagar laut yang terpasang. Maka, mengingat panjang pagar laut itu 30,16 km, maka total denda yang harus dibayar sekitar Rp540 juta.
Trenggono menjelaskan, meskipun total denda belum dihitung secara rinci, pengenaan sanksi ini akan tetap diberlakukan. Pagar laut yang teridentifikasi di perairan Tangerang memiliki panjang sekitar 30,16 kilometer.
"Jumlah pastinya belum diketahui, tergantung pada luasannya. Untuk pagar laut di Tangerang yang panjangnya sekitar 30 kilometer, denda administratifnya adalah Rp18 juta per kilometer," kata Sakti Wahyu Trenggono dikutip dari Liputan6.com, Kamis (23/1).
Koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Trenggono menambahkan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mengidentifikasi pemilik pagar laut tersebut.
"Begitu pelaku teridentifikasi, mereka akan dikenakan denda administratif. Namun, jika ada unsur pidana, itu akan menjadi ranah kepolisian," jelas Trenggono.
Semetara itu jika dilansir dari Antara, Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dua perusahaan tercatat sebagai pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas sebagian besar pagar laut tersebut, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa.
Dua Orang Diduga Sebagai Pelaku
Sebelumnya, Menteri ATR Nusron Wahid mengungkapkan bahwa terdapat dua orang yang diduga sebagai pelaku pemasangan pagar laut Tangerang tersebut. Kasus ini tengah diproses lebih lanjut dan berpotensi diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Dalam proses investigasi, KKP telah memanggil dua nelayan yang mengaku memasang pagar laut di wilayah tersebut. Pemeriksaan terhadap kedua nelayan itu masih berlangsung untuk mengumpulkan informasi lebih mendalam.
Selain itu, kasus ini juga menjadi momentum bagi KKP untuk memperbaiki pengawasan melalui sistem teknologi berbasis data, yakni Ocean Big Data.
"Saya terus melakukan evaluasi dan pembenahan menggunakan sistem. Jika teknologi Ocean Big Data sudah sepenuhnya terimplementasi, kasus seperti ini akan lebih mudah terdeteksi," tegas Trenggono.
Pemasangan pagar laut di perairan publik dianggap melanggar aturan tata ruang dan berpotensi merugikan lingkungan serta masyarakat, terutama nelayan. Langkah tegas KKP dalam memberikan sanksi administratif ini diharapkan mampu menjadi pelajaran agar pelanggaran serupa tidak terjadi di masa depan.
