Ini harus dipikirkan pemerintah sebelum patok harga beras

Merdeka.com - Langkah pemerintah untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas beras masih membutuhkan waktu agar dapat memenuhi kepentingan semua pihak. Menurut para pedagang, HET sulit diterapkan karena harga yang diterima dari petani sudah tinggi dan berfluktuasi. Apalagi beras yang ada berasal dari berbagai daerah atau harus dikirim ke daerah-daerah lain dengan sejumlah variasi kualitas.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah mengatakan, upaya pemerintah dalam menampung aspirasi dari asosiasi para pedagang dan petani sudah tepat. Menurutnya, selain menampung aspirasi dari para asosiasi terkait, pemerintah juga harus memperhatikan data faktual yang ada di lapangan.

"Sudah tepat. Namun demikian, pemerintah harus tetap memperhatikan data faktual dan aspirasi asosiasi petani dan pedagang," ujar Rusli di Jakarta, Jumat (18/8).

Rusli menjelaskan, dalam penetapan HET perlu diperhatikan harga faktual gabah saat ini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga gabah nasional Januari-Juli 2017 sebesar Rp 4.509,95 per kilogram untuk gabah kering panen dengan kadar air sekitar 18 persen, dan Rp 5.470,26 per kilogram untuk gabah kering giling (GKG) dengan kadar air sekitar 12 persen.

Harga gabah tersebut jauh lebih tinggi dari harga gabah yang menjadi acuan pemerintah dalam menentukan HET Rp 9.000 untuk beras medium yang terakhir berlaku, yakni Rp 4.250 per Kg.

Penyebab terjadinya perbedaan harga terbesar disebabkan oleh perbedaan harga gabah yang menurut Perpadi saat ini di lapangan adalah Rp 4.600 per kilogram, sedangkan dari perhitungan Kementerian Pertanian (Kementan) adalah Rp 4.070 per kilogram. Perpadi menyatakan saat ini tidak ada gabah di pasaran dengan harga Rp 4.070 per kilogram, sementara itu Kementan bersikukuh pada perhitungannya. Seharusnya pemerintah tetap memperhatikan fakta yang ada di lapangan, jangan bersikeras mematok harga.