Jokowi Minta Kemenkeu Bayar Utang Rp16 Triliun ke Bulog, Sri Mulyani Jawab Begini
Sri Mulyani menilai seharusnya proses audit oleh BPKP tidak menemui kendala. Mengingat, pengunaan anggaran oleh Bulog maupun Bapanas telah sesuai mekanisme.
Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.
Jokowi Minta Kemenkeu Bayar Utang Rp16 Triliun ke Bulog, Sri Mulyani Jawab Begini
Jokowi Minta Kemenkeu Bayar Utang Rp16 Triliun ke Bulog, Sri Mulyani Jawab Begini
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati merespons permintaan Presiden Jokowi untuk segera melunasi utang Rp16 triliun ke Perum Bulog. Utang bernilai jumbo tersebut terkait penugasan impor beras.
Sri Mulyani menyebut, proses pembayaran utang Rp16 triliun ke Perum Bulog masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketentuan ini sebagaimana mekanisme yang berlaku.
"Tagihan Rp16 triliun, mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas adalah kita akan melakukan pembayaran setelah adanya audit BPKP," ujarnya kepada awak media di Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).
Meski demikian, Sri Mulyani menilai seharusnya proses audit oleh BPKP tidak menemui kendala. Mengingat, pengunaan anggaran oleh Bulog maupun Bapanas telah sesuai mekanisme.
"Ini seharusnya tidak ada masalah, karena Bulog dan Bapanas mendapatkan penganggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi pasar itu dari dana perbankan yang akan kita bayarkan."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri Keuangan, Sri Mulyani dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun untuk pengadaan beras impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merinci, Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun," kata Airlangga usai menghadiri rapat penyaluran bantuan pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).
Usai menghadiri rapat tersebut, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024.
Pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram untuk 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian sebanyak 1.446.809 untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.
