Jokowi Panggil MenPAN-RB Minta Proses Penerimaan CPNS Diperbaiki
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Presiden Jokowi meminta Menteri Tjahjo melakukan perbaikan sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Dipanggil bapak presiden untuk mendengarkan tambahan arahan, berkaitan visi misi bapak presiden, skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS, sekarang dalam proses," kata Menteri Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11).
Selain itu, Presiden Jokowi meminta Tjahjo membangun manajemen kinerja yang baik. Kemudian melakukan penataan birokrasi lembaga pemerintah sehingga ramping dan sederhana.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
"Sehingga melayani masyarakat dan tahapan-tahapan perizinan, baik di pusat dan daerah semakin pendek," sambungnya.
Menteri Tjahjo melanjutkan, Presiden Jokowi ingin pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi dalam membangun inovasi baru. Transformasi digital harus dilakukan sekaligus membangun tata kelola pemerintah yang semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang.
"Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya. Rentang jalur yang dirampingkan tidak mengurangi penghasilan pegawai negeri yang 4 juta ini, tapi tugas-tugas fungsional, apakah kepala desa, camat, dirjen, direktur, kasubdit dan sebagainya, memperpendek, sehingga masalah perizinan dan melayani bisa cepat," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah mencatat, hingga Senin (18/11) pukul 15.43 WIB, 3.048.190 pelamar telah membuat akun dalam portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN). Namun dari jumlah tersebut, baru 1.110.622 pelamar yang mengisi formulir, dan hanya 485.006 pelamar menuntaskan langkah pendaftaran hingga tahap 'submit'.
KemenkumHAM Paling Banyak Diminati
Dikutip dari laman Setkab, Selasa (19/11), berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Senin (18/11) pukul 15.43 WIB itu tercatat Kementerian Hukum dan HAM yang menyediakan 4.312 formasi menjadi instansi yang paling diminati pelamar CPNS Tahun Anggaran 2019.
Menurut data BKN, ada 5 instansi yang memiliki jumlah pelamar terbanyak, yaitu:
1. Kementerian Hukum & HAM 119.276;
2. Kejaksaan Agung 17.286;
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 6.334;
4. Kementerian Agama 5.862; dan
5. Pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 4.756 pelamar.
Pelaksanaan pendaftaran CPNS 2019 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Hampir seluruh instansi pusat dan daerah membuka formasi CPNS, mulai dari jabatan guru, dokter, hingga jabatan fungsional.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo juga memberikan arahan agar para menteri untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca Selengkapnya"PNS jangan alergi terhadap teknologi. Sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi pemilihan Ketua KPU yang baru, jelang Pilkada serentak 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca SelengkapnyaPegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Baca SelengkapnyaJK mengaku banyak membicarakan masa depan bangsa dan negara termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaPetugas KPPS mengungkap isi pembicaraan dengan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya