Jokowi: Saya Dengar Masih Ada PNS Tak Senang Pindah ke IKN Nusantara
Pemindahan PNS ke Ibu Kota Nusantara diperlukan agar pembangunan tak Jawa Sentris, tapi Indonesia Sentris.
Jokowi menyebut, bahwa diperlukan pemerataan untuk menjadikan Indonesia sentris, bukan menjadi Jawa sentris saja.
Jokowi: Saya Dengar Masih Ada PNS Tak Senang Pindah ke IKN Nusantara
Jokowi: Saya Dengar Masih Ada PNS Tak Senang Pindah ke IKN Nusantara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal rencana perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipin) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi mendengar masih ada PNS yang tidak senang atas perpindahan itu.
"Yang terakhir mengenai IKN, yang berkaitan dengan perpindahan, artinya Bapak Ibu sekalian, saya dengar ada yang senang, ada yang nggak senang," kata Jokowi saat membuka Rakernas Korpri 2023 di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/10).
Jokowi menjelaskan, pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen dari penduduk Indonesia yang jumlahnya 278 juta. Maka, daya tampung Pulau Jawa yang sudah sekitar 150 juta penduduk, dan sudah tidak kuat.
" loading="lazy" width="375" height="225">
"Padahal ekonomi, 58 persen itu ada di Jawa, perputaran uang, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa, yang pulau yang lain yang jumlahnya 17 ribu," kata Jokowi.
Jokowi menyebut, bahwa diperlukan pemerataan untuk menjadikan Indonesia sentris, bukan menjadi Jawa sentris saja. Menurutnya, permasalahan di Pulau Jawa sudah sangat kompleks sehingga perlu dipindah ke IKN.
"Ini yang saya sampaikan, kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, sehingga perlu pemerataan. Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta," ujar Jokowi.
"Begitu sangat padatnya, sangat kompleks permasalahannya karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, pariwisata ada di sini. Semua ada di Jakarta. Sehingga perlu digeser agar Indonesiasentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara," kata Jokowi.
"Total kan 11.000 (PNS ke IKN), tapi yang sudah siap 1.800," kata Menteri Anas kepada awak media di Gedung BRIN, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
Menteri Anas menyampaikan, 1.800 PNS tersebut nantinya akan menghuni 47 tower hunian yang telah dibangun pemerintah. Dia menyampaikan, hunian tersebut tersedia secara cuma-cuma alias gratis bagi PNS yang bersedia ditempatkan di IKN.
