Jokowi Tunjuk Ridwan Kamil Jadi Mandor Proyek Ibu Kota Nusantara, Ini Tugasnya
Sebagai mandor, dia mengaku aktif melakukan rapat terkait berbagai dalam mengawal investasi maupun pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di IKN.
Ridwan Kamil mengungkapkan, tugasnya sebagai mandor untuk memastikan seluruh proses pembangunan sesuai dengan visi misi IKN.
Jokowi Tunjuk Ridwan Kamil Jadi Mandor Proyek Ibu Kota Nusantara, Ini Tugasnya
Jokowi Tunjuk Ridwan Kamil Jadi Mandor Proyek Ibu Kota Nusantara, Ini Tugasnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menunjuk Ridwan Kamil menjadi kurator pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan langsung pria yang akrab di sapa kang Emil saat menjadi pembicara dalam acara Rakornas Ibu Kota Nusantara di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (14/3)
"Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan Kamil, hari ini saya mendapat tugas penting dari bapak presiden (Jokowi) sebagai Kurator Perencanaan dan Pembangunan IKN, intinya jadi mandor ya pak," ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengungkapkan, tugasnya sebagai mandor untuk memastikan seluruh proses pembangunan sesuai dengan visi misi IKN.
"Saya ini memastikan yang dibicarakan panjang lebar itu di lapangan dan di delivery-nya persis seperti visi misinya, kira-kira begitu, itu tugas saya," jelasnya.
Sebagai mandor, dia mengaku aktif melakukan rapat terkait berbagai dalam mengawal investasi maupun pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di IKN. Tujuannya memastikan kegiatan investasi maupun pembangunan infrastruktur di IKN tetap ramah lingkungan.
"Tiap minggu saya rapat tadi juga empat proyek masuk ke IKN harus green, harus smart, harus sustainable, itu menjadi tugas kami," pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan, IKN butuh pemasukan investasi hingga Rp150 triliun untuk membangun sektor perumahan.
Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp 467 triliun, mayoritas atau sekitar Rp 375 triliun berasal dari dana non APBN, atau dari investasi. Termasuk untuk membangun sektor perumahan dengan porsi kebutuhan yang cenderung besar.
"Kalau di data, itu total lahan perumahan yang diperlukan atau disediakan utk hunian itu 600 ha di IKN. Dan diestimasi kebutuhan investasinya Rp 150 triliun. Jadi, kalau Rp 350 triliun sekian dari investasi, Rp 250 triliun sekian dari KPBU, Rp 150 triliun itu hunian," terangnya dalam acara market sounding skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) IKN sektor perumahan di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Selain KPBU, investor juga turut diundang untuk berpartisipasi dalam skema investasi langsung (direct investment) yang tidak menggunakan jaminan pemerintah.
"Enggak jadi fokus hari ini, tapi itu akan jadi peluang ke depan. Contoh penyediaan hunian dari non ASN atau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR," tutup Agung.
