Fantastis, Segini Biaya yang Dibutuhkan IKN untuk Bangun Perumahan
Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp467 triliun
Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp 467 triliun
Fantastis, Segini Biaya yang Dibutuhkan IKN untuk Bangun Perumahan
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan, IKN butuh pemasukan investasi hingga Rp 150 triliun untuk membangun sektor perumahan.
Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp 467 triliun, mayoritas atau sekitar Rp 375 triliun berasal dari dana non APBN, atau dari investasi.
Termasuk untuk membangun sektor perumahan dengan porsi kebutuhan yang cenderung besar.
"Kalau di data, itu total lahan perumahan yang diperlukan atau disediakan untuk hunian itu 600 hektare di IKN. Dan diestimasi kebutuhan investasinya Rp 150 triliun,” ujar Agung dalam acara market sounding skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) IKN sektor perumahan di Jakarta, Kamis (7/3).
“Jadi, kalau Rp350 triliun sekian dari investasi, Rp250 triliun sekian dari KPBU, Rp150 triliun itu hunian," terangnya.
Selain KPBU, ia menambahkan, investor juga turut diundang untuk berpartisipasi dalam skema investasi langsung (direct investment) yang tidak menggunakan jaminan pemerintah.
"Enggak jadi fokus hari ini, tapi itu akan jadi peluang ke depan. Contoh penyediaan hunian dari non ASN atau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR," imbuh Agung.
Agung menegaskan, IKN akan dibangun jadi kota inklusif untuk setiap lapisan masyarakat, sehingga bisa tinggal nyaman di ibu kota baru. Oleh karenanya, berbagai skema investasi turut disiapkan untuk penyediaan proyek hunian.
"Contohnya hotel, Hotel Nusantara yang dibangun konsorsium Agung Sedayu Group ini progresnya sudah hampir 60 persen. Targetnya 17 Agustus sudah digunakan untuk dihuni para tamu VIP," ungkap Agung.
"Dimana pekerja hotel rumah sakit, guru pendidik di sekolah-sekolah, itu ada peluangnya di luar skema KPBU hari ini. KPBU hari ini secure karena ada jaminan penghuni dari pemerintah karena ASN mulai berpindah," tuturnya.
