Kemenkeu Catat, Pekerja Swasta Paling Banyak Terima Program Rumah Murah Pemerintah
Dalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kemenkeu Catat, Pekerja Swasta Paling Banyak Terima Program Rumah Murah Pemerintah
Pekerja Swasta Paling Banyak Terima Program Rumah Murah Pemerintah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat pemerintah telah mengalokasikan investasi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 108,5 triliun.
Investasi tersebut telah disalurkan melalui dana bergulir maupun Penyertaan Modal Negara (PMN) sejak tahun 2010.
Dalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dari sisi penerima, program ini sebagian besar dinikmati pekerja swasta dengan porsi 77 persen.
Kemudian ASN 9 persen, wiraswasta 7 persen, TNI/Polri 4 persen dan sisanya 3 persen dari sektor lainnya.
"Penerima manfaat program FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta dengan porsi 77 persen," kata Dedi dalam acara Media Briefing DJKN, Kamis (31/8).
Di tahun ini kata Dedi, pemerintah telah mengalokasikan investasi dalam APBN untuk mendukung program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,48 triliun.
Kemudian melalui PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF sebesar Rp1,53 triliun.
"PMN yang diterima PT SMF di-leverage melalui penerbitan surat utang untuk meningkatkan jumlah KPR yang disalurkan kepada MBR untuk mengurangi beban APBN," kata Dedi.
Perlu diketahui, sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT SMF mengemban penugasan khusus yaitu mendukung penyediaan rumah yang layak bagi MBR melalui penyaluran pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP.
Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo mengatakan PT SMF akan terus memperkuat peran dan fungsinya dalam mengakselerasi ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia.
Caranya melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi suplai dan permintaan.
Dalam membantu menurunkan beban fiskal, Ananta bilang, hingga saat ini PT SMF konsisten menjadi fiscal tools melalui dukungan pembiayaan porsi 25 persen KPR FLPP.
"Dalam pelaksanaanya PT SMF bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Bank Penyalur," ujar Ananta.
Sebagai informasi, pemerintah terus mendayagunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebagai bagian dari prioritas nasional.Salah satu sasaran dukungan tersebut adalah penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau.
