Makan Bergizi Gratis Butuh Biaya Besar, Diyakini Bakal Korbankan Anggaran Program Lain
Diperkirakan, anggaran tiap sektor akan dipotong sebesar 5 persen.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menilai banyak yang berubah-ubah dalam pengaturan skema program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Saya katakan ini harus mendapatkan perhatian (program makanan bergizi gratis), karena butuh biaya besar. meskipun hingga saat ini berubah-ubah terus idenya dan yang terkahir diputuskan anggaran untuk program makanan bergizi gratis tahun pertama sebesar Rp71 triliun," kata Akhmad dalam Core Midyear Economic Review 2024 "Mitigasi Risiko ekonomi jelang Pemerintahan Baru", Selasa (23/7).
Menurutnya, anggaran yang ditetapkan Pemerintah untuk program makan bergizi gratis dalam RAPBN tahun 2025 terhitung cukup fantastis yakni Rp71 triliun.
"Ini besar meskipun tidak sebesar yang digembar-gemborkan di awal, apalagi di masa kampanye dulu. Tapi tetap saja Rp71 triliun itu besar," ujarnya.
Ia menduga, dengan alokasi sebesar Rp71 triliun tersebut ada anggaran sektor lain yang dipotong untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Menurutnya, tanpa melakukan pemotongan anggaran lain maka program tersebut tidak bisa dijalankan.
"Ketika Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun artinya ada pos lain yang dikurangi, karena kalau enggak, enggak bisa membiayai program makanan bergizi gratis," ujarnya.
Pihaknya mengasumsikan anggaran tiap sektor akan dipotong sebesar 5 persen, maka Pemerintah bisa mendapatkan Rp76,92 triliun. Angka tersebut sudah mencukupi untuk penerapan program makan bergizi gratis di tahun pertama.
"Nah, seperti apa implikasi dari pengumpulan dana Rp71 triliun ini. Dalam APBN ini tidak ada semacem tanda ini uang dari mana digunakan untuk apa, tetapi kita bisa bikin ilustrasi sederhana," ujarnya.
Ia pun mengilustrasikan, bisa saja anggaran sebesar Rp71 triliun ini berasal dari subsidi energi dengan pemotongan sebesar Rp9,45 triliun, kemudian pemotongan anggaran perlindungan sosial Rp24,84 triliun. Kemudian, pemotongan anggaran kesehatan Rp9,37 triliun, lalu pemotongan anggaran pendidikan sebesar Rp33,25 triliun.
"Ditotal-total dapatnya kurang lebi Rp71 triliun tadi. Rp71 triliun itu besar, misalkan kita bandingin dengan beberapa belanja yang lain untuk pendidikan, perlindungan sosial, subsidi energi, belanja energi," pungkasnya.
