Mandiri salurkan bantuan sosial non tunai di Bekasi

Merdeka.com - Bank Mandiri mendukung pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Sosial Non Tunai ke masyarakat. Penyaluran tersebut dilakukan di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan jumlah penerima bantuan yang diberikan di Bekasi pada pekan ini sebanyak 1.168 penerima dengan total nilai sebesar Rp 428 juta. Bekasi merupakan kota ke lima penyaluran bantuan sosial non tunai dari 14 kota yang direncanakan.

"Penyaluran bantuan dilakukan bersama dengan bank-bank Himbara lain. Melalui penyaluran bansos melalui sistem ini, kaami juga ingin mengedukasi masyarakat untuk menabung dan menggunakan uang seperlunya saja sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Rohan di Jakarta, Minggu (27/11).

Pada penyaluran di Bekasi, Bank Mandiri menyiagakan 30 pegawai untuk melakukan verifikasi penetima bantuan, menyerahkan kartu dan mengoperasikan EDC untuk membantu penarikan tunai. Penyaluran dana Bantuan Sosial Non Tunai PKH ini dilakukan tanpa dipungut biaya atau zero cost.

Ujicoba penyaluran dilakukan untuk pertama kali dengan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH secara simbolis di Pendopo Balai Budaya, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu (9/10).

Pada ujicoba itu, sebaanyak 695.493 Penerima Manfaat Bantuan Sosial yang berada di 68 kabupaten kota akan menjadi proyek percontohan penyerahan Bantuan Sosial Program PKH dari Tunai menjadi non Tunai.

Sistem yang dipakai menggunakan Kartu Combo yang memiliki multi fungsi, yaitu sebagai e-wallet dengan basis server yang dapat menyimpan data-data penyaluran bantuan PKH serta kartu tersebut berfungsi dengan basis TabunganKu. Teknis pelaksanaan pengambilan bantuan non tunai ini dilakukan melalui agen agen perbankan, ATM, dan outlet bank tertentu.

Dengan jaringan outlet HIMBARA, yang saat ini mencapai lebih dari 16.000 outlet, dan diperkuat oleh 60.000 ATM serta lebih dari 116.000 agen yang cukup banyak dan luas sehingga dapat mengakomodir penyaluran bansos tersebut.

Sistem dapat diakses oleh Kementerian terkait dan stakeholder lainnya yang memerlukan data. Untuk kedepan, metode ini juga dapat diterapkan untuk penyaluran Bantuan Sosial atau Subsidi lainnya seperti pupuk, elpiji, Program Indonesia Pintar dan lain-lain. Sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk bantuan dan subsidi.