Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menpan-RB ingin wakil menteri dipertahankan

Menpan-RB ingin wakil menteri dipertahankan Azwar Abubakar diperiksa KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar ingin agar wakil menteri di institusinya tetap dipertahankan. Berdasarkan pengalamannya, wakil menteri bisa menambal kelemahan menteri dalam menjalankan fungsi kementerian.

Menurut Azwar, Wakil Menteri Eko Prasodjo ahli membuat konsep reformasi birokrasi yang memudahkannya untuk membuat kebijakan. Dia menganalogikan kerja sama itu seperti seperti seorang caddy dan pegolf.

"Pak wamen jago betul dalam mengetahui detail lapangan golf, tapi kalau mukul stik saya yang pilih. Wamen berguna sesuai dengan beban jabatan, ibarat Yin and Yang, jangan suami dan suami," jelas dia saat ditemui di Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (20/9)

Dia menambahkan. "Saya dapat wamen jago, cerdas, ikhlas luar biasa, saya pertahankan, saya berikan contoh menteri dan wamen yang kompak. Wamen membantu tugas menteri enggak pake disuruh."

Menurutnya, menteri dan wakil menteri adalah jabatan politik sehingga rentan berganti dalam waktu cepat. Namun, birokrat dibawahnya adalah jabatan karir, sehingga diharapkan terbebas dari partai politik. "Makanya seorang Dirjen itu baru dua tahun diganti, nggak bisa tiba-tiba ganti," ucap dia.

Terlepas dari itu, Azwar mengaku belum berpikir akan melakukan apa setelah tak lagi jadi menteri. Saat ini, dia hanya berpikir untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya hingga akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Nanti kami pikir."

Azwar bercerita selepas menjadi gubernur Aceh, dirinya sempat menganggur tiga tahun sebelum ditunjuk menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) lewat mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Saat menjadi anggota DPR itu, Azwar kemudian diminta SBY untuk mengisi posisi menteri PAN-RB yang ditinggalkan oleh EE Mangindaan beralih menjadi menteri perhubungan.

Dia memutuskan mengambil tawaran itu lantaran didukung tokoh sentral PAN Amien Rais. "Saya dipercaya untuk tiga tahun, apa yang akan saya perbuat? Pak Amien bilang 'Bismillah'."

Menurutnya, tawaran menjadi Menteri PAN-RB adalah tantangan bagi dirinya yang berlatar belakang arsitektur. Namun, latar belakang pendidikannya itu kemudian membantunya membuat prinsip dalam memperbaiki birokrasi Indonesia.

"Kami terapkan cara sendiri. Akhirnya ada lima anak bupati di Aceh yang tak lulus CPNS, malah anak transmigran yang lulus. Makanya tidak disangka, lulus dengan tidak pakai duit," ucap dia.

Dia menambahkan, Computer Assisted Test (CAT), sistem seleksi CPNS yang dijalankan saat ini hanya menghabiskan anggaran Rp 3 miliar. Sebelum sistem seleksi serba terkomputerisasi itu dijalankan, anggaran seleksi CPNS bisa mencapai ratusan miliar. (mdk/yud)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ma'ruf Amin Bicara Kriteria Calon Penggantinya: Jangan Wapres Rasa Presiden
Ma'ruf Amin Bicara Kriteria Calon Penggantinya: Jangan Wapres Rasa Presiden

Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa kedudukan dan kapasitas Wapres dalam pemerintahan tetap di bawah Presiden.

Baca Selengkapnya
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet
Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

Baca Selengkapnya
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP: Presiden Lebih Dengar Projo dan Bara JP Ketimbang Wantannas-Lemhannas
Politisi PDIP: Presiden Lebih Dengar Projo dan Bara JP Ketimbang Wantannas-Lemhannas

Wantannas atau Lemhannas kerap hanya menjadi tempat parkir prajurit yang tidak mendapat jabatan strategis.

Baca Selengkapnya
Menaker Minta Pejabat Tinggi Madya Berperan Aktif Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan
Menaker Minta Pejabat Tinggi Madya Berperan Aktif Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Menaker Ida juga mengingatkan kepada semua pegawai, khususnya para Pejabat Tinggi Kemnaker agar bersama-sama dapat memberikan dedikasi yang terbaik.

Baca Selengkapnya
Prabowo ke Menteri: Tidak Ada Orang Kebal di Sini, yang Tidak Bekerja Keras Saya Copot!
Prabowo ke Menteri: Tidak Ada Orang Kebal di Sini, yang Tidak Bekerja Keras Saya Copot!

Dia mengancam bakal mencopot menteri yang kinerjanya buruk.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik 3 Wamen di Penghujung Pemerintahan, PDIP Singgung Bagi-Bagi Jabatan
Jokowi Lantik 3 Wamen di Penghujung Pemerintahan, PDIP Singgung Bagi-Bagi Jabatan

Hasto menilai, perlu ada evaluasi kala memasuki masa transisi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin
Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Wapres Ma'ruf Amin berharap pejabat yang nanti dilantik Jokowi responsif dengan masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya
Baleg Setujui RUU Kementerian Negara Jadi Inisiatif DPR
Baleg Setujui RUU Kementerian Negara Jadi Inisiatif DPR

Sebelumnya, Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek melaporkan hasil rapat panja terkait RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Menteri Lapor jika Anak Buah Tak Kerja: Copot, Suruh di Rumah Saja Daripada Kita Susah!
Prabowo Minta Menteri Lapor jika Anak Buah Tak Kerja: Copot, Suruh di Rumah Saja Daripada Kita Susah!

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteirnya tidak ragu melaporkan pejabat di bawahnya jika tidak puas dengan kinerjanya.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya