Misbakhun: RAPBN 2019 sudah tepat, pemerintah Jokowi fokus dorong kualitas SDM
Merdeka.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (RI), Mukhamad Misbakhun menilai, anggaran dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp 2.439,7 triliun sudah cukup tepat. Menurutnya, dengan jumlah tersebut pemerintah akan lebih banyak mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Di RAPBN 2019 yang sudah dibacakan nota keuangannya oleh Pak Presiden Jokowi pada tanggal 16 Agustus 2018 yang lalu berisi banyak program-program pemerintah yang sangat pro rakyat. Pemerintah ingin menginvestasikan dalam jumlah yang sangat besar itu adalah investasi peningkatkan kualitas SDM," ungkap Misbakhun, dalam diskusi yang di gelar di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (25/9).
Diketahui, pemerintah menetapkan RAPBN 2019 sebesar Rp 2.439,7 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Bagaimana Jokowi berharap JAPINDA dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? 'Agar lebih banyak lagi tenaga terampil Indonesia yang bisa masuk ke Jepang,' ungkap Jokowi.
Belanja negara tersebut meliputi, belanja pemerintah pusat Rp 1.603,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 832 triliun. Sementara itu pendapatan negara ditargetkan Rp 2.142,5 triliun, naik dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 1.893,7 triliun.
Misbakhun mengatakan, dengan besaran anggaran tersebut pemerintah memperhatikan betul berbagai aspek untuk untuk menunjang SDM. Baik alokasi biaya operasional pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Misbakhun mencontohkan dalam program pendidikan, pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima beasiswa bidik misi. Tak hanya itu, pemerintah juga menambah jumlah penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
"Ini menunjukkan pemerintah ingin menjaga kesinambungan program wajib belajar 12 tahun. Sehingga masyarakat bisa mengatasi kemiskinan dari pendidikan yang mereka terima dengan kualitas yang lebih baik," sebut Misbakhun.
"Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah penduduk yang menerima jaminan JKN melalui BPJS Kesehatan, kemudian ada program meningkatkan gizi bayi yang ada di dalam kandungan sampai itu lahir dalam rangka mengatasi stunting," tambahnya.
Politisi Partai Golkar ini juga mengucapkan, pada RAPBN 2019 pemerintah juga menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat melalui alokasi transfer Daerah dan Dana Desa Rp 832,3 triliun. "Ini adalah sebuah keberpihakan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di desa. Membangun Indonesia dari pinggir pedesaan ditingkatkan kualitasnya," imbuhnya.
Sebagai catatan, belanja negara di 2019 meliputi :
1. Anggaran Pendidikan Rp 487,9 triliun. Nilai tersebut 20 persen dari total belanja negara atau meningkat 38,1 persen dibanding realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp 353,4 triliun.
2. Anggaran Kesehatan Rp 122 triliun atau naik dua kali lipat dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp 59,7 triliun.
3. Infrastruktur Rp 420,5 triliun. Di awal kabinet kerja 2015, belanja negara di bidang infrastruktur sebesar Rp 256,1 triliun. Dan di tahun 2014 hanya sekitar Rp 154,7 triliun.
4. Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa Rp 832,3 triliun atau meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya tahun 2014 Rp 573,7 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besaran angka itu setara dengan 20 persen dsri postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berpidato di sidang paripurna DPR di Kompleks Parlement Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi belum mengungkapkan soal kenaikan gaji ASN atau PNS pada tahun 2025.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak merinci program apa saja yang harus difokuskan. Dia hanya pesankan program kerja dari presiden terpilih 2024 yang harus diakomodir.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN dan Makan Bergizi Gratis masuk dalam RAPBN 2025.
Baca SelengkapnyaJokowi tampak duduk di sebelah presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan kondisi terkini dan prioritas pembangunan nasional
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.
Baca SelengkapnyaAturan ini dibuat untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi tidak menyinggung rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025 dalam pidato nota keuangan.
Baca Selengkapnya