Pekan Depan, Jokowi Tinjau Ibu Kota Baru untuk Tentukan Lokasi Klaster Pemerintah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo merencanakan untuk meninjau lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur pekan depan. Ini sekaligus untuk menentukan posisi klaster pemerintahan.
"Ya mungkin minggu depan saya dua tiga hari akan berada di sana untuk memastikan titik mana yang dipakai sebagai klaster pemerintahan," kata Presiden Jokowi di Istana Negara dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (13/12).
Jokowi menyebutkan banyak klaster yang akan dibangun di ibu kota baru tersebut, namun yang pertama akan ditentukan lokasinya adalah klaster pemerintahan.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Kapan Jokowi akan pindah ke IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah siap untuk berkantor di IKN pada Juli mendatang.
-
Dimana Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan di IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama pembangunan atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
-
Dimana Jokowi akan bekerja di IKN? 'Kalau kantor presiden, Istana Presiden insyaallah sudah siap pada bulan Juli itu,' kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Kapan Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan di IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama pembangunan atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
"Ini kan banyak klaster, ada pemerintahan, klaster kesehatan, klaster inovasi, yang pertama kali harus ditentukan adalah titik klaster pemerintahan," katanya.
Dia menyebutkan di klaster pemerintahan akan dibangun istana dan kantor kementerian.
Ketika ditanya seperti apa standar kantor pemerintahannya, Presiden mengatakan akan ditentukan setelah meninjau lokasi. "Ya nanti dilihat, kalau sudah ke sana melihat, feelingnya dapat, baru nanti arsitek, urban planner, semuanya kumpul," katanya.
Putuskan Pindahkan Ibu Kota
Melalui rapat terbatas pada 29 April 2019, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.
Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Pada 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan ada sejumlah hal yang akan dibahas bersama para menteri mulai dari, pembangunan IKN hingga persiapan transisi pemindahan ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaJokowi mengklaim saat ini banyak investor yang mengantre untuk berinvestasi di IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ditemani sejumlah menteri. Ada beberapa agenda selama Jokowi di Kaltim
Baca SelengkapnyaJokowi dijadwalkan meresmikan Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebelum pensiun pada 20 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, semua akan dikumpulkan dalam satu waktu saat perjanjian kerja sama (PKS) sudah siap untuk ditandatangani.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaJokowi masih mempertanyakan apakah fasilitas dasar seperti listrik dan air sudah siap atau belum
Baca SelengkapnyaKepala negara menyebut, masih banyak pembangunan yang belum selesai seperti bandara
Baca SelengkapnyaJokowi ingin ada groundbreaking proyek di IKN setiap bulannya.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, ketika infrastruktur maupun perabotan sudah siap maka sidang kabinet memungkinkan digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Baca SelengkapnyaJokowi sendiri tidak mempermasalahkan proses penandatanganan Keppres IKN. Menurut dia, itu bisa dilakukan oleh presiden selanjutnya.
Baca Selengkapnya