Pemerintah Perkuat Integrasi Sistem Pengelolaan BLUD dan Bank Daerah
Merdeka.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni menyampaikan, Integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Badan Layanan Umum Daerah (SIPD BLUD) dan Bank Daerah merupakan salah satu bentuk dukungan tercapainya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan dapat tercapai.
"Sebagai pendukung penerapan SPBE adalah adanya integrasi sistem, dimana sistem atau sub-sub sistem dapat saling terhubung dan saling bertukar data sehingga menjadi satu kesatuan sistem," kata Fatoni di Jakarta, Kamis (9/2).
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri bersama Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Jawa Tengah gelar Penguatan Tata Kelola Keuangan BLUD dan Best Practice Pengelolaan Keuangan BLUD Berbasis Sistem Informasi Terintegrasi. Kegiatan ini membahas Pengembangan terhadap modul SIPD/e-BLUD yang terintegrasi dengan Aplikasi Cash Management System (CMS) Perbankan mengacu pada Permendagri No.79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan telah diimplementasikan di RSD Bendan Kota Pekalongan.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Di mana program Digitalisasi Kelurahan diluncurkan? Di antaranya dengan meluncurkan program Digitalisasi Kelurahan di Kantor Kecamatan Banyuwangi, Jumat (18/8).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk aktualisasi dari development process SIPD BLUD yang terintegrasi secara host to host dengan aplikasi perbankan, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan BLUD berbasis sistem informasi terintegrasi (SIPD BLUD), di mana salah satu agendanya adalah terkait dengan Best Practice Bridging Aplikasi SIPD BLUD dengan Cash Management System (CMS) Bank Jateng, yang tentunya diharapkan dapat menjadi Shockwave Vibrator pengembangan SIPD BLUD yang terintegrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
"Untuk itu, diminta kepada seluruh pemda dapat menerapkan integrasi ini," imbuhnya.
Kemudian, Keuntungan dari Bridging Host to Host SIPD BLUD dengan Aplikasi Perbankan, antara lain meminimalisir antrian, mempercepat proses transaksi, meminimalisir pencatatan data secara manual, bisa melakukan pembayaran kapanpun, memberikan rasa aman, menghindari terjadinya praktek korupsi, dan transaksi pembayaran bisa dilihat secara real time.
"Mengingat berbagai keuntungan tersebut, saya tegaskan bahwa penggunaan aplikasi SIPD BLUD merupakan hal yang mutlak untuk diterapkan guna peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaIKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaINA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.
Baca SelengkapnyaFatoni sebagai keynote speech membahas isu terkini terkait pengelolaan keuangan negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Bontang, Najirah pun mengajak kepada seluru OPD di lingkungan Pemkot Bontang agar paham dengan seluruh instrumen digital yang digunakan.
Baca SelengkapnyaINA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.
Baca SelengkapnyaCaranya dengan menerapkan prinsip efisiensi, value for money, pemberdayaan SDM yang profesional, unggul, inovatif, kreatif, dan berjiwa entrepreneurship.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca SelengkapnyaMasih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca SelengkapnyaBank DKI kini dapat menyalurkan fasilitas KMG lebih luas kepada PNS di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaPentingnya digitalisasi BPD untuk mendukung pengelolaan anggaran daerah.
Baca Selengkapnya