Pengusaha Ngeluh Mal Sepi Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran, Begini Jawaban Tak Terduga Menko Airlangga

Belakangan kebijakan pemangkasan anggaran tersebut justru membuat transaksi di pusat perbelanjaan menjadi ikut sepi.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengaku bahwa pihaknya terdampak kebijakan pemangkasan anggaran senilai Rp306,6 triliun oleh kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Keluhan itu dia sampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Mula-mula, Alphonzus menduga bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dijalan Presiden Prabowo hanya berdampak pada industri perhotelan. Namun, belakangan kebijakan pemangkasan anggaran tersebut justru membuat transaksi di pusat perbelanjaan menjadi ikut sepi.

"Terus terang saja Pak Menko, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah memang tidak berdampak secara langsung terhadap industri retail, yang terdampak langsung biasanya itu industri perhotelan begitu ya salah satunya. Tetapi ujung-ujungnya nanti akan berdampak terhadap retail. Dan sebetulnya sekarang sudah mulai (sepi) terasa hal tersebut," ucap Alphonzus dalam acara Bina Diskon Lebaran 2025, di Lippo Mal Nusantara, Jakarta, Jumat (14/3).

Merespons keluhan pengusaha tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat daya beli masyarakat. Antara lain dengan menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2025 bagi PNS hingga TNI-Polri.

"Nah khusus untuk tahun ini tentu kita menjaga dengan berbagai kegiatan, antara lain THR gaji ke-13, kemudian THR dari PNS, TNI, Polri," bebernya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong perusahaan jasa angkutan daring untuk memberikan THR bagi pengemudi ojek online hingga kurir online.

"Kemarin juga dengan Kementerian Tenaga Kerja dan online-online ojek bonus hari raya kepada mereka yang memang aktif," tegasnya.

Selanjutnya, pemerintah juga memberikan potongan tarif atau diskon tiket pesawat terbang pada periode angkutan lebaran Idulfitri 2025. Adapun potongan tarif yang diberikan berkisar 14 persen.

"Kemudian ada diskon tol pada hari tertentu, periode mudik itu 20 persen. Kemudian program pariwisata mudik dengan BUMN dan stabilisasi harga pangan melalui operasi pangan. Nah ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.

Prabowo Putuskan Pangkas Anggaran Hingga Rp306,6 Triliun

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,6 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (KL) dan Rp50,5 triliun untuk dana transfer daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan penghematan anggaran Kementerian/lembaga (K/L) untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah (spending better) sehingga menutup celah korupsi. Hal tersebut seiring arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Melalui penghematan anggaran, kementerian/lembaga didorong lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan. Melalui cara ini diharapkan beban APBN dapat lebih berkurang.