Pertumbuhan Ekonomi 2024 Masih Meleset dari Target Meski Ada Pilkada, Menko Airlangga Beri Alasan Begini
BPS mencatat, konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh sebesar 4,94 persen pada 2024 atau lebih tinggi dibanding pada 2023 hanya tumbuh 4,82 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen pada 2024. Realisasi itu lebih rendah target pemerintah sebesar 5,2 persen, meskipun ada pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ketidakpastian perekonomian global yang menyebabkan turunnya harga komoditas andalan ekspor Indonesia.
"Di tahun 2024 kemarin walaupun ada pemilu maupun pilkada terkait ketidakpastian-nya juga relatif tinggi. Dan ada yang juga bagi Indonesia sangat berpengaruh yaitu harga komoditas yang relatif melandai," ujar Airlangga dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2024 di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2).
Meski demikian, dampak dari pelaksanaan pilkada serentak pada 2024, kenaikan UMR, berbagai program diskon belanja online seperti Harbolnas hingga diskon tarif tiket pesawat turut mendorong konsumsi rumah tangga.
BPS mencatat, konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh sebesar 4,94 persen pada 2024 atau lebih tinggi dibanding pada 2023 hanya tumbuh 4,82 persen.
"Yang namanya core inflation masih naik jadi kalau core inflation masih naik berarti daya beli masih oke, dan kita prospek dengan indeks keyakinan konsumen juga yang masih tinggi sehingga itu yang mengatakan bahwa kita masih oke," tegasnya.
Pertumbuhan Ekonomi Diklaim Relatif Baik
Airlangga mengklaim realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 juga relatif lebih baik dengan kapasitas ekonomi yang setara dengan Indonesia hingga negara-negara tetangga lainnya. Seperti Malaysia dan Singapura.
"Kita masih lebih tinggi dibanding peers country di ASEAN seperti Singapura 4,3 persen dan Malaysia 4,8 persen. Dibanding negara lain juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4 persen," tandasnya.
Hingga 20 September 2024, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,43 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa total dana yang disiapkan untuk Pilkada mencapai Rp37,52 triliun, yang disalurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Dengan ini, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat signifikan dalam memastikan suksesnya Pilkada serentak ini. Dana dari APBN digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, dari persiapan logistik hingga pelaksanaan pemungutan suara.
