Bagaimana Pengaruh Penghematan Anggaran Prabowo ke Pertumbuhan Ekonomi? Ini Jawaban Kepala BPS
Amalia mengatakan bahwa data terkait penghematan ini baru dapat diperoleh lebih jelas pada rilis triwulan berikutnya.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Sosialisasi Survei Biaya Hidup (SBH), di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (12/12/2023). (Arief/Liputan6.com)
(©@ 2023 merdeka.com)Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia A. Widyasanti merespons terkait penghematan besar-besaran anggaran belanja pemerintah dilakukan di tahun anggaran 2025. BPS belum dapat memberikan analisis mendalam mengenai hal tersebut.
Amalia mengatakan bahwa data terkait penghematan ini baru dapat diperoleh lebih jelas pada rilis triwulan berikutnya. Untuk saat ini, BPS fokus pada pencatatan perkembangan ekonomi untuk triwulan IV-2024, yang mencakup data dari bulan Oktober hingga Desember 2024.
Oleh karena itu, hasil lebih lanjut mengenai dampak penghematan tersebut terhadap ekonomi secara keseluruhan akan diumumkan pada laporan mendatang.
"Nanti kita lihat saja pada rilis triwulan berikutnya, karena kami tentunya pada rilis hari ini kami mencatat perkembangan ekonomi untuk triwulan IV- 2024 yang merekam pencatatan dari bulan Oktober, November dan Desember," kata Amalia dalam konferensi pers, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024, di Jakarta, Rabu (5/2).
Adapun BPS mencatat, pada triwulan IV-2024 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan tahunan (YoY) sebesar 5,02 persen. Dari angka tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup solid meskipun di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.
"Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran PDB pada triwulan IV-2024 atas dasar harga berlaku adalah Rp5.674,9 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.296,7 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 bila dibandingkan dengan triwulan IV-2023 secara yoy tumbuh sebesar 5,02 persen," ujarnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 juga tercatat positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Q-to-Q), yakni tumbuh sebesar 0,53 persen.
Secara kumulatif, perekonomian Indonesia pada 2024 tercatat tumbuh 5,03%. Angka tersebut mencerminkan kinerja yang stabil sepanjang tahun.
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024 dari Sisi Pengeluaran
Dilihat dari sisi pengeluaran, seluruh komponen ekonomi Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan IV-2024. Konsumsi rumah tangga, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, tumbuh sebesar 4,98 persen dan mencatatkan kontribusi sebesar 53,71 persen terhadap PDB.
"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,71 persen dan tumbuh sebesar 4,98 persen," ujarnya.
Sementara, dilihat dari sisi sumber pertumbuhan, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar, mencapai 1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024.
Selain itu, sektor perdagangan (0,67 persen), konstruksi (0,58 persen), dan informasi dan komunikasi (0,49 persen) juga berperan signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
Arahan Presiden Prabowo Soal Penghematan Anggaran K/L Tahun 2025
Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian/Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun pada tahun 2025. Intruksi tersebut diterbitkan melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani memutuskan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian efisiensi. Namun, efisiensi anggaran tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).
Kemudian untuk mengakomodasi arahan Presiden, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.
Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.
