Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Program Kartu Prakerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap program Kartu Prakerja bisa terus dilanjutkan oleh kabinet pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, sejak Kartu Prakerja dimulai per Maret 2020, pemerintah bersama tim manajemen pelaksana program (PMO) telah menghadapi berbagai dinamika menyulitkan, termasuk pandemi Covid-19.

Setelah melewati berbagai modifikasi, pelaksanaan program Prakerja tetap bisa bertahan hingga saat ini.

Oleh karenanya, Susiwijono berharap pemerintahan Prabowo bisa melanjutkan program ini.

"Keberlanjutan program ini jadi salah satu program yang sejujurnya kita dengan Pak Menko (Airlangga Hartarto) dan teman-teman semuanya berharap ini terus berlanjut, terutama di pemerintahan berikutnya," ujar dia dalam kegiatan Rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/5).

Dari sisi PMO, Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Cahyo Prihadi menyampaikan, pihaknya memang telah menyusun anggaran untuk pelaksanaan Kartu Prakerja 2025.

Namun finalisasi kebijakannya berada di tangan Komite Cipta Kerja. 

"Memang kami sedang menyusun anggaran untuk tahun 2025. Tapi again, kami menunggu arahan untuk tahun 2025 apakah program Prakerja nanti (lanjut) dengan skema seperti apa, tunggu tanggal mainnya," ungkapnya pada kesempatan yang sama.

Adapun untuk program Kartu Prakerja 2024 yang dibuka pada 23 Februari silam, pemerintah menyasar sekitar 1,148 juta calon peserta di tahun ini.

Jumlah anggaran yang disiapkan sekitar Rp4,8 triliun, naik Rp500 miliar dari tahun sebelumnya.

Program ini akan memberikan besaran beasiswa kepada peserta sebesar Rp4,2 juta per individu. 

Jumlah bantuan beasiswa Kartu Prakerja itu terbagi atas biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Tercatat sejak awal peluncurannya pada 2020 hingga 2023, program ini telah mampu memberikan manfaat kepada 17,5 juta masyarakat di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, termasuk Papua.