Prabowo Jadi Penentu Indonesia Gabung BRICS atau Tidak
Retno telah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto mengenai BRICS ketika baru-baru diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) ada pada pemerintahan mendatang yang akan dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Keputusan akan ada di dalam pemerintahan yang akan datang, tetapi kami terus memberikan masukan kepada presiden terpilih mengenai masalah BRICS ini," kata Retno dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).
Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto mengenai BRICS ketika baru-baru diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
"Pada saat di awal-awal setelah penetapan presiden terpilih, saya memiliki kesempatan untuk bicara dengan Pak Prabowo, dan briefing mengenai BRICS ini termasuk yang saya sampaikan kepada beliau," ujarnya.
Retno menyebut bahwa Indonesia sendiri sebelumnya mendapat ajakan untuk bergabung dengan BRICS saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 dihelat di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22 hingga 24 Agustus 2023.
Namun, dia mengatakan visibilitas Indonesia untuk menjadi anggota BRICS bergantung pada penilaian kemanfaatan ekonomi yang didapat bila bergabung dengan blok ekonomi tersebut.
"Karena BRICS ini adalah organisasi didirikan untuk tujuan ekonomi. Oleh karena itu, kita mencoba untuk berhitung dari sisi ekonomi dulu, apakah kemanfaatannya cukup banyak sehingga kita akan memutuskan bergabung dengan BRICS," tutur Retno seperti dilansir dari Antara.
Sebelumnya, Jumat (19/7), Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro mengatakan Indonesia masih mengkaji apakah akan bergabung dengan kelompok negara-negara ekonomi berkembang BRICS.
“Indonesia sendiri masih mengkaji mengenai keanggotaan di BRICS. Jadi kalau dikatakan Indonesia menolak (bergabung) itu tidak benar, tetapi Indonesia masih terus mengkaji,” kata Sidharto di Jakarta, Jumat, dalam konferensi pers menjelang Pertemuan ke-57 Menlu ASEAN (AMM) di Jakarta.
