Rawan penyelewengan, subsidi elpiji lebih tepat diberikan ke orang bukan barang

Merdeka.com - Kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap produk liquefied petroleum gas (LPG) kemasan 3 kilogram dinilai tidak efektif dan rawan penyelewengan. Sebab, subsidi tersebut hanya fokus pada barang.

Untuk itu, subsidi elpiji 3 kg sebaiknya diberikan langsung kepada orang. Bahkan, untuk jangka panjang subsidi tersebut ditiadakan.

Ekonom INDEF Berly Martawardaya mengatakan penyaluran elpiji kemasan 3 kg yang disubsidi pemerintah atau sering disebut elpiji melon, sangat rentan tidak tepat sasaran. Sementara itu, janji-janji pelaksanaan subsidi tertutup melalui penggunaan kartu subsidi, sampai saat ini belum berjalan.

Pagu subsidi elpiji pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 ditetapkan Rp 20 triliun dengan asumsi program subsidi langsung dimulai secara bertahap pada 2017. Diperkirakan, bila penyaluran dibatasi secara penuh, subsidi elpiji akan turun menjadi Rp 15 triliun.

Turunnya angka subsidi karena berkurangnya jumlah rumah tangga penerima yang semula 54,9 juta rumah tangga menjadi 26 juta rumah tangga dan 2,3 juta usaha mikro.

Namun, dalam perjalanannya, konsumsi elpiji 3 kg sering tidak tepat sasaran. Sesuai dengan ketentuan, elpiji 3 kg untuk masyarakat miskin dan usaha kecil dan mikro. Di lapangan, elpiji 3 kg digunakan oleh rumah tangga menengah dan mapan, pertanian, peternakan, bahkan jasa laundry pakaian.

"Jangan sampai elpiji subsidi ini bisa dinikmati oleh restoran-restoran yang menghabiskan ratusan tabung, padahal mereka untungnya sudah banyak. Ini sangat rentan sekali buat bocor karena belum ada pengawasannya," ujarnya dikutip Antara, Rabu (18/10).

Menurutnya, subsidi elpiji 3 kg akan efektif jika memenuhi sejumlah kriteria, antara lain, harus sampai pada penerima, menyentuh hal-hal yang produktif, dan tidak mengalami pertumbuhan yang besar setiap tahun.

Hal itu, kata Berly, agar subsidi tepat sasaran bisa melalui skema Kartu Indonesia Sehat (KIS) ataupun Kartu Indonesia Pintar (KIP). Di sana, tinggal memasukkan nominal alokasi untuk elpiji 3 kg, misalnya tiga tabung elpiji untuk satu kepala keluarga.

"Cara ini akan lebih efektif karena tinggal ditambah untuk harga tiga tabung elpiji 3 kg atau seharga Rp 45.000," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS) Ali Ahmudi menjelaskan bahwa subsidi elpiji 3 kg yang diberikan kepada orang akan jauh lebih efektif. Selain itu, jangan sampai masayarakat diberikan pilihan dengan disparitas harga yang sangat jauh.

Ali mencontohkan saat ini harga penjualan elpiji di pasar bervariasi. Selain 3 kg, ada kemasan elpiji 5,5 kg dan 12 kg. Namun, disparitas harganya cukup jauh.

"Selama ada pilihan dengan harga yang jauh lebih murah, masyarakat akan lebih memilih dengan harga yang lebih murah, siapa pun itu baik itu orang miskin maupun kaya," kata Ali.

Agar subsidi tepat sasaran dan efektif, dia menyarankan sasarannya bukan pada barang, melainkan kepada orangnya. Setelah itu, dilakukan melalui subsidi tertutup kemudian pemerintah juga harus memiliki alternatif produk energi selain LPG supaya masyarakat memiliki pilihan lain.

"Idealnya subsidi tidak naik atau menggelembung, justru seharusnya yang terjadi adalah penurunan angka penerima subsidi. Kalau subsidi barang terus dilakukan, akan menjadi candu. Sebaiknya untuk jangka panjang, subsidi barang dihilangkan," jelasnya.

Menurut Ali, tidak masalah apabila subsidi tidak bertumbuh. Namun, bila elpiji bersifat konsumtif, jumlah terus bertambah dan lama-kelamaan negara tidak bisa membayar. Apalagi, sebagian besar elpiji diimpor.

Dari sisi produksi, lanjut Ali, kemampuan nasional untuk memproduksi elpiji 3 kg hanya sebesar 1,4 juta metrik ton. Sementara itu, kebutuhan nasional sebesar 5 juta metrik ton, sehingga 3,6 juta metrik ton, masih impor.

"Dengan berfokus pada subsidi yang bersifat konsumtif, kebutuhan terhadap LPG impor juga akan makin besar," katanya.

Sementara itu, elpiji tidak mudah digantikan oleh LNG ataupun CNG meski sama-sama berasal dari sumber minyak dan gas bumi. Kalaupun ada opsi alternatif selain LPG, menurut dia, harus dicarikan sumber energi yang lebih mudah, misalnya membangun infrastruktur jaringan gas ataupun biomassa.