Sri Mulyani Alokasikan Anggaran Pendidikan Rp542,8 Triliun Tahun Ini
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran senilai Rp542,8 triliun untuk sektor pendidikan tahun 2022. Nilai itu setara 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
"Itu sesuai dengan perintah undang-undang dasar yang menyampaikan bahwa kita harus mengalokasikan 20 persen dari anggaran belanja kita untuk pendidikan. Itu sudah dilakukan sejak tahun 2007," ujarnya dalam acara Webinar LPDP di Jakarta, Jumat (25/2).
Bendahara negara ini menyampaikan, besarnya alokasi APBN terhadap sektor pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Sebab, persaingan global saat ini lebih menekankan pada kemampuan SDM ketimbang SDA.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
-
Siapa Menteri Pendidikan setelah Kemerdekaan? Pasca kemerdekaan Indonesia, jabatan menteri saat itu beberapa dijabat oleh tokoh-tokoh yang kini namanya kurang populer di buku sejarah bahkan di telinga masyarakat.Seperti Menteri Pendidikan, mungkin banyak yang menganggap Ki Hajar Dewantara sebagai sosok utama di bidang pendidikan. Tetapi jangan salah, sosok Todung Sutan Gunung Mulia ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Kabinet Sjahrir I dan II.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Kenapa Todung Sutan Gunung Mulia jadi Menteri Pendidikan? Berkat perhatiannya yang besar di dunia politik, pasca Kemerdekaan tepatnya dibawah pemerintahan Kabinet Sjahrir dirinya ditunjuk menjadi Menteri Pengajaran atau Menteri Pendidikan menggantikan Ki Hajar Dewantara.
"Kunci (keberhasilan) sebuah bangsa terletak pada kualitas sumber daya manusia," tekannya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan, pengelolaan nilai anggaran tersebut dilakukan secara baik dan transparan. Antara lain dengan membentuk dana Abadi Pendidikan sejak 2010 lalu.
"Karena kita tidak ingin bahwa anggaran 20 persen dari dan yang diamanatkan oleh konstitusi itu bisa dan harus bisa dimanfaatkan antargenerasi dikelola dengan baik," ujarnya.
Sri Mulyani mencatat, saat ini, anggaran dana pendidikan dana abadi yang kita sudah kelola dari tahun 2010 adalah sebesar Rp 81,1 triliun. Selain program Dana Abadi Pendidikan, pemerintah juga telah membentuk Program Dana Abadi Penelitian yang mencapai Rp8 triliun.
Kemudian ada juga, Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp 7 triliun, dan dana Abadi Kebudayaan sebanyak Rp 3 triliun.
"Ini total dana abadi di bidang pendidikan termasuk tadi penelitian perguruan tinggi dan kebudayaan telah mendekati Rp 100 triliun, yaitu Rp 99,1 triliun rupiah. Ini masih akan berkembang karena nanti akan ada tambahan lagi melalui mekanisme APBN," tandasnya.
(mdk/ags)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besaran angka itu setara dengan 20 persen dsri postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Baca SelengkapnyaTantangan yang menghantui dunia pendidikan bukan hanya pada aspek siswa atau peserta didiknya saja melainkan juga bagi tenaga didik.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah membangun sebanyak 3.743 sekolah baru.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaDPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Baca SelengkapnyaAnggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaUang makan yang diterima ASN tingkat paling bawah yakni golongan IV sebesar Rp41 ribu per hari.
Baca Selengkapnya