Stafsus Erick Thohir: Kalau Tak Ada Laporan dari Komisaris, Kementerian Tak Tahu Ada Penyelewengan BUMN
Menurut Arya, hal ini sudah berlangsung lama, contoh kasusnya adalah terbongkarnya kasus korupsi pada beberapa perusahaan BUMN seperti Jiwasraya.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Strategi Komunikasi dan Hubungan, Arya Sinulingga mengatakan Kementerian BUMN selalu menugaskan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di perusahaan pelat merah, termasuk melaporkan adanya penyelewengan keuangan.
Menurut Arya, hal ini sudah berlangsung lama, contoh kasusnya adalah terbongkarnya kasus korupsi pada beberapa perusahaan BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia dan Indofarma.
"Kementerian BUMN itu selalu menugaskan orang-orang yang ditempatkan sebagai komisaris untuk mengawasi BUMN. Kalau di BUMN ada masalah hukumnya, selama ini dari komisaris dan direksinya laporan ke kita, itu pasti diproses secara hukum," ujar Arya dikutip dari Antara, Jumat (7/3).
Arya menyampaikan, hasil laporan dari komisaris dan direksi ini, kemudian dilakukan audit dan dilaporkan kepada Kementerian BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir, lanjut Arya, kemudian membawa laporan tersebut kepada Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, Erick Thohir dan Kejaksaan Agung selalu berkomunikasi dan berkoordinasi sebagai upaya bersih-bersih BUMN.
"Kalau nggak ada laporan dari komisarisnya, ya Kementerian BUMN itu nggak bisa tahu karena memang komisaris diangkat untuk melakukan pengawasan. Jadi di situ kuncinya," ucap Arya.
Mantan Komisaris Pertamina Ahok Siap Diperiksa
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka suara soal dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Bahkan, dirinya mengaku siap jika dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung).
Terkait hal itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, proses penyidikan perkara tersebut masih berjalan.
"Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk pembuktian, pasti kita periksa. Dan perkara ini kita tangani dengan tujuan, ini membersihkan Pertamina," kata Febrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3).
Dalam kesempatan itu, dirinya berharap jika Pertamina bisa akan lebih baik lagi dalam tata kelolanya.
"Dan kita berharap Pertamina ke depan tata kelola bisnisnya lebih baik dan akan menjadi lebih kuat. Kita berharap banyak Pertamina kiprahnya jangan kalah dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga," ujarnya.
"Sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat, ini Pertamina menjadi kebanggaan kita semua. Sehingga, kita tetap harus menjaga bagaimana Pertamina ini bisnisnya bisa berlangsung lebih baik," sambungnya.
