Swedia kepincut bisnis listrik energi baru terbarukan Indonesia

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan tiga aturan baru mengenai ketenagalistrikan. Salah satunya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Yunus Saefulhak, mengatakan pengembangan energi baru tidak akan hanya terpusat di Pulau Jawa. Pihaknya akan melakukan pemerataan pengembangan EBT ke wilayah Tengah dan Timur Indonesia.

"Terdapat 13 wilayah yang potensial untuk dikembangkan untuk investasi. Di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, NTT, NTB, Maluku dan Papua," kata Yunus di Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/2).

Menurutnya, Permen tersebut sudah menarik investasi pemerintah Swedia pada beberapa waktu lalu. Saat itu, perjanjian kerjasama bilateral dilakukan Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Menteri Koordinator Kebijakan dan Energi Swedia Ibrahim Baylan, dalam rangka pengembangan EBT di Indonesia.

Selain itu, lanjut dia, 13 wilayah tersebut memiliki potensi EBT sekitar 210 gigawatt (GW). "Tercatat dari 13 wilayah itu, 6 wilayah sudah akan dibangunkan pembangkit listrik. Setidaknya ada 13 power purchase listrik yang telah ditandatangani antara PLN dan IPP," kata dia.

Enam wilayah tersebut diantaranya Sulawesi Utara dibangun PLTA Poso dan PLTP Lahendong dengan kapasitas 235 MW. Sulawesi Barat yang akan dibangunkan PLTA Manippi dengan kapasitas 10 MW. Sumatera Utara yang dibangun PLTA Asahan 1, PLTA Wampu, PLTP Sarulla, PLTP Sorik Merapi dengan total kapasitas 900 MW.

Kemudian di wilayah Aceh yang dibangunkan PLTP Jabol dengan kapasitas 10 MW. NTT dibangun PLTP Atabel dan PLTP Sokoria berkasitas 30 MW, serta di Bangka Belitung dibangun PLTBm Bangka dan PLTBm Belitung dengan kapasitas 10 MW. "Khususnya daerah tersebut ternyata BPP lebih besar dari BPP Nasional," tukasnya.