Amnesty Internasional: Ada 3 basis militer yang dibangun di Rakhine

Merdeka.com - Amnesty Internasional mengonfirmasi setidaknya terdapat tiga basis militer saat ini yang sedang dibangun di negara bagian Rakhine utara, terletak di dua kota yakni Maungdaw dan Buthidaung. Informasi ini diperoleh setelah menganalisis foto-foto satelit.

Pembangunan basis pasukan keamanan yang terbesar terletak di kampung Ah Lel Chaung di Buthidaung di mana saksi mata mengatakan bahwa militer secara paksa menggusur warga Rohingya dari area tertentu agar pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan. Banyak dari warga tidak punya pilihan lain kecuali melarikan diri ke Bangladesh.

"Orang-orang panik. Tidak ada yang ingin tinggal karena mereka takut akan ada lebih banyak kekerasan yang menimpa mereka," kata seorang pria berusia 31 tahun yang melarikan diri ke Bangladesh pada bulan Januari ketika militer mendirikan pagar dan pos keamanan yang baru dekat dengan desanya, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (12/3).

Di Desa Inn Din yang dahulu merupakan wilayah multi etnis, di mana Amnesty Internasional mendokumentasikan bagaimana pasukan keamanan dan sekutunya membunuh warga Rohingya dan membakar rumah-rumah mereka pada bulan Agustus dan awal September 2017. Citra satelit menunjukkan sedang dibangun markas militer di perkampungan yang dahulunya milik warga Rohingya.

Citra satelit juga menunjukkan bagaimana pusat penerimaan pengungsi baru-yang dimaksudkan untuk 'menyambut' kembali penduduk Rohingya dari Bangladesh-dikelilingi pagar keamanan dan terletak dekat dengan wilayah yang memiliki jumlah personel militer dan pasukan keamanan yang banyak. Sebuah pusat transit baru yang digunakan untuk menampung pengungsi dibangun di desa Rohingya di Maungdaw. Wilayah tersebut dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Ada kekhawatiran serius bahwa otoritas Myanmar berencana menempatkan dalam jangka waktu lama para pengungsi yang pulang di area yang dijaga militer dan pasukan keamanan untuk membatasi ruang gerak mereka. Puluhan ribu warga Rohingya, yang dipaksa meninggalkan kampungnya pada gelombang kekerasan di tahun 2012 terpaksa harus tinggal di penjara tanpa atap di kamp-kamp pengungsian. Mereka sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Saksi mata juga menjelaskan kepada Amnesty Internasional bagaimana warga etnis non-Rohingya tinggal di perkampungan baru yang dibangun dalam beberapa bulan terakhir di tanah dan kebun milik Rohingya yang telah dibakar. Hal ini mengkhawatirkan karena otoritas sejak dahulu menempatkan warga etnis lainnya di Rakhine sebagai upaya untuk mengembangkan wilayah tersebut.

"Negara Rakhine adalah salah satu daerah termiskin di Myanmar dan investasi pembangunan sangat dibutuhkan. Tetapi, upaya semacam itu harus menguntungkan semua orang terlepas dari etnisitas mereka, tidak memperkuat sistem apartheid yang ada untuk menindas orang-orang Rohingya," kata Direktur Penanggulangan Krisis untuk Amnesty Internasional Tirana Hassan.

Proses pembangunan kembali negara bagian Rakhine penuh kerahasiaan. Otoritas Myanmar tidak dapat melanjutkan kampanye pembersihan etnis atas nama 'pembangunan'.

"Komunitas Internasional, dan khususnya setiap negara pendonor mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa investasi atau bantuan yang mereka berikan tidak mendukung terjadinya pelanggaran HAM. Termasuk kontribusi yang memperkuat sistem diskriminatif itu serta yang memperkecil kemungkinan kembalinya pengungsi, sama dengan membantu kejahatan terhadap kemanusiaan di sana," ujarnya.