Follow
Tersangkut korupsi, Hakim Filipina ancam Duterte
Merdeka.com - Mahkamah Agung Filipina memperingatkan upaya sekutu Presiden Rodrigo Duterte yang ingin menghukum Hakim Maria Lourdes Sereno. Karena itu bisa mengancam demokrasi di negara tersebut.
Seperti dilansir AFP, Senin (20/11), Sereno memberikan peringatan tersebut saat para legislator di Dewan Perwakilan Rakyat bersiap memulai sidang dakwaan terhadapnya, menyusul ancaman dari Duterte agar Sereno segera mengundurkan diri.
Sereno menjadi salah satu dari sedikit suara yang bersedia mengkritik Duterte. Sereno diduga mengabaikan proses hukum, dan menyerang cabang pemerintahan lainnya sebagai bagian dari kampanye anti-kriminal Duterte yang brutal.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Kenapa Tindak Pidana Pemilu bisa mengancam demokrasi? Pemilu adalah fondasi bagi negara demokratis, dan tindakan kriminal yang terkait dengan proses ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
Duterte pernah berjanji bulan lalu untuk menindaklanjuti Sereno karena dugaan korupsi. Sekutu-sekutunya di Kongres akan memulai sidang dengar pendapat dakwaan minggu ini.
"Ini semakin besar daripada saya, ini bukan lagi tentang saya, ini tentang demokrasi," kata Sereno kepada penyiar ABS-CBN dalam sebuah wawancara langsung.
Sereno mengatakan tuduhan terhadapnya telah dibuat. Dia juga memperingatkan pada pengadilan akan mendapat ancaman jika pemerintah Duterte diizinkan untuk memburunya.
"Apakah peradilan aman? Dan jika peradilannya tidak aman, apakah demokrasi aman? Apakah hak konstitusional orang masih terjamin?" dia bertanya.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Para pakar berpendapat bahwa meskipun pernyataan Sara Duterte sangat tegas, dukungan politiknya tidak akan berkurang.
Baca Selengkapnya
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memberi peringatan keras kubu Anies-Muhaimin Selanjutnya, Kejagung menetapkan Crazy Rich Helena Lim sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Megawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca Selengkapnya
Megawati mencontohkan, hukum dimanipulasi adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90.
Baca Selengkapnya
Duterte mengklaim penggantinya tersebut sedang merencanakan amandemen undang-undang untuk menghapus batas masa jabatan presiden.
Baca Selengkapnya
Para purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh tergabung dalam F-PDR menilai pelaksanaan pemilu 2024 merusak iklim sehat demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hakim konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Pemilu 2024 membuat demokrasi di Tanah Air mundur
Baca Selengkapnya
Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan
Baca Selengkapnya
Salah satu cirinya adalah ketika sosok itu ditanya, jawabnya tidak tahu.
Baca Selengkapnya