Ahok santai kembali ditantang Habiburokhman soal pasal cuti

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman, menyebut langkah calon petahana Basuki Tjahaja Purnama, melayangkan uji materi Pasal 70 UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada karena takut kalah. Dia bahkan menantang Ahok, sapaan Basuki, di Mahkamah Konstitusi.

Ahok menanggapi santai ancaman itu. Dia berdalih melakukan judicial review untuk mendapatkan kejelasan mengenai cuti selama masa kampanye.

"Enggak apa-apa, makanya dibawa ke MK. Dengan dibawa ke MK akhirnya konstitusi diperdebatkan dengan ahli-ahli tata negara. Ini masing-masing akan meminta, dari MK akan mengundang beberapa ahli tata negara, profesor tata negara untuk ngomong. Buat saya kan jadi jelas," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/8).

Orang lain juga bertanya?

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, dalam Undang-Undang DKI Jakarta mengatur pemenang pemilu harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen plus satu. Sehingga potensi untuk terjadinya dua putaran semakin besar.

"Kalau ada 3 pasang, sampai dua putaran, berarti saya musti cuti lagi dong, dua bulan lagi. Masa enam bulan saya habis. Terus saya kerja apa dong enam bulan? Sedangkan masa jabatan saya tinggal Oktober 2017. Nah itu yang saya minta diuji," terangnya.

Ahok menjelaskan, sebagai Gubernur yang melanjutkan kerja dari Joko Widodo, dirinya harus bekerja semaksimal mungkin. Sehingga dia enggan membuang waktu hanya untuk sekedar mempromosikan diri, sedangkan program kerjanya malah berantakan.

"Lima bulan lumayan karena ini masa kritis serapan anggaran," tutupnya.

Sebelumnya, Habiburokhman mencoba jadi penantang Ahok di ranah konstitusi. Ahok menggugat UU Pilkada terkait 'wajib cuti' ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan harapan tidak harus cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta selama masa kampanye. Gugatan itu siap diganjal Habiburokhman.

"Kami masuk sebagai intervensi ke MK untuk menolak permohonan Ahok. Nanti kita lihat pertarungan Gubernur dan Wakil Gubernur seperti apa. Penyalahgunaan jabatan itu rentan sekali selama dia masih menjadi Gubernur," kata koordinator Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Kris Ibnu T usai mendaftar di MK, Senin (8/8).

(mdk/lia)