Fraksi Hanura DPRD DKI yakin kadernya tak terlibat kasus UPS
Merdeka.com - Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sangaji merasa yakin Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar, tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS).
Ongen, begitu sapaan akrab Sangaji menampik pernyataan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana pada suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta Barat, Alex Usman yang telah ditetapkan lebih dulu sebagai terdakwa dalam kasus ini. Ongen menepis pernyataan yang menyebutkan Fahmi ikut berperan dalam korupsi pengadaan UPS untuk 25 SMA/SMK tahun 2014 itu.
"Kan sudah ada pemeriksaan di Mabes Polri dan kepada kader Hanura sudah membuat pernyataan kepada saya bahwa dia tidak terlibat dan tidak menerima satu sen pun dalam UPS, itu clear," kata Ongen di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (30/10).
-
Siapa yang meminta tebusan USD 8 juta? 'Mereka minta tebusan USD 8 juta,' ujar dia.
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Apa yang dikorupsi Reyna Usman? Reyna Usman diduga telah melakukan tindak pidana korupsi untuk pengadaan proteksi TKI dengan pagu anggaran Rp20 miliar.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
Lebih lanjut, Ongen merasa yakin karena yang bersangkutan yakni Fahmi telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak terlibat kerja sama dengan Alex agar pengadaan alat UPS dapat masuk dalam APBD 2014.
"Saya harus percaya sama kader saya dong. Dia sudah diperiksa di Mabes Polri dan sudah buat pernyataan kepada partai bahwa dia tidak terlibat, dan tidak pernah menerima atau meminta apapun," lanjut Ongen.
Seperti diketahui, dalam sidang Tipikor, Alex Usman memberikan keterangan adanya peran Fahmi dan HM Firmansyah untuk memasukkan anggaran pengadaan alat UPS itu ke dalam APBD 2014. Alex juga mengaku pernah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan kader Hanura tersebut, dari kesaksiannya Fahmi diduga meminta 7 persen dari anggaran pengadaan alat UPS tersebut.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaKecaman itu disampaikan Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni di Nasdem Tower pada Sabtu malam.
Baca SelengkapnyaWindy Idol kembali dicegah dalam jangka waktu enam bulan.
Baca SelengkapnyaPatra menegaskan, kehadiran Hasto sebagai bukti kliennya adalah orang yang taat hukum.
Baca SelengkapnyaIrwan mengatakan uang untuk Komisi I DPR itu diserahkan melalui seorang yang bernama Nistra.
Baca SelengkapnyaSelain Gus Mudlor, terdakwa Ari disebut menerima sebesar Rp7,133 Miliar.
Baca SelengkapnyaPolitikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnyaintinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca SelengkapnyaHenri mengakuinya saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang suap pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan di Basarnas
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaKPK memastikan tim penyidik saat menangani suatu perkara selalu mendalami dugaan pencucian uang dalam rangka memulihkan aset dari hasil tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaRossa juga sempat menyinggung agar Donny diminta untuk bekerjasama dalam memburu keberadaan Harun.
Baca Selengkapnya